DPR RI Batal Revisi Putusan MK Soal Penetapan Pilkada

- Jurnalis

Jumat, 23 Agustus 2024 - 15:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ari Anggara SR wartawan Metrolangkat.com grub dilapangan DPR RI melaporkan aksi demo yang masih berlangsung.(Ari)

Jakarta – METROLANGKAT.COM

 

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa pengesahan revisi Undang Undang Pilkada yang semula direncanakan pada Kamis (22/8) akhirnya batal dilaksanakan.

 

Ditegaskan Sufmi Dasco Ahmad, aturan terkait pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024 tetap mengacu pada dua putusan MK terbaru tentang Pilkada, bukan putusan MA.

 

Dua Putusan MK tersebut mencakup Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan usia calon Gubernur dan wakil Gubernur minimal 30 tahun saat penetapan calon.

Baca Juga :  Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Toba 2024, Ini Pesan Kapolres Binjai

 

“Pengesahan revisi Undang Undang Pilkada yang direncanakan hari ini tanggal 22 Agustus, batal dilaksanakan.

Oleh karenanya, pada saat pendaftaran Pilkada pada tanggal 27 Agustus nanti yang akan berlaku adalah keputusan judicial review MK yang mengabulkan gugatan Partai Buruh dan Partai Gelora,” kata Dasco, via platform media sosial X, Kamis (22/8).

 

Dasco menjelaskan, batalnya pengesahan revisi Undang Undang Pilkada telah melalui mekanisme diskors dalam Rapat Paripurna di DPR pada Kamis (22/8) pagi.

Karena hanya dihadiri 176 orang anggota DPR. Dari jumlah itu, sebanyak 89 orang hadir secara fisik, dan 87 orang izin tidak menghadiri secara langsung.

Baca Juga :  Sekda Amril Pimpin Tim II Safari Ramadhan di Stabat, Serahkan Hibah Rp20 Juta untuk Masjid Halimah Abdul Hamid

 

Jumlah tersebut tidak memenuhi persyaratan kuorum, karena kurang dari 50 persen plus 1 total anggota DPR yang berjumlah 575 anggota.

 

Diketahui, MK sebelumnya mengeluarkan Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah.

Putusan ini menghilangkan syarat pengumpulan 20 persen kursi DPRD atau 25 persen suara sah untuk mencalonkan kepala daerah, dan menggantinya dengan syarat minimal 6,5 hingga 10 persen tergantung jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di setiap daerah.

 

Putusan lainnya, Nomor 70/PUU-XXII/2024, menetapkan usia calon gubernur dan wakil gubernur minimal 30 tahun saat penetapan calon. Putusan sebelumnya, menghitung usia saat pelantikan. (Ari/put)

Follow WhatsApp Channel www.metrolangkat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dari Perbatasan, Tiorita Kucurkan Puluhan Miliar untuk Pembangunan dan Bantuan Warga
Pasca Ondim Ditahan, Pemborong Langkat Satu per Satu Dipanggil KPK
Sandang Merga Ginting, Rico Waas Ingin Budaya Karo Makin Dikenal
Rico Waas Periksa 5.000 Kendaraan Dinas, 444 Diusulkan Dihapus
Pajak Mati, Tanpa Plat dan Spion, Rico Waas Bongkar Buruknya Pengelolaan Kendaraan Dinas
Ada Pungli di Sekolah? Laporkan ke 0811-6884-660, Kejati Sumut Buka Hotline Pengaduan
Kolaborasi Jadi Kunci, Bobby Paparkan Strategi Besar Sumut
Perpanjang SIM di Satpas Polres Binjai Cukup 30 Menit, Ini Syarat dan Prosedurnya
Berita ini 18 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Dari Perbatasan, Tiorita Kucurkan Puluhan Miliar untuk Pembangunan dan Bantuan Warga

Rabu, 7 Oktober 2026 - 15:51 WIB

Pasca Ondim Ditahan, Pemborong Langkat Satu per Satu Dipanggil KPK

Rabu, 7 Oktober 2026 - 07:40 WIB

Sandang Merga Ginting, Rico Waas Ingin Budaya Karo Makin Dikenal

Selasa, 6 Oktober 2026 - 19:23 WIB

Rico Waas Periksa 5.000 Kendaraan Dinas, 444 Diusulkan Dihapus

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:23 WIB

Pajak Mati, Tanpa Plat dan Spion, Rico Waas Bongkar Buruknya Pengelolaan Kendaraan Dinas

Berita Terbaru