Binjai – metrolangkat.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Binjai menyesalkan langkah Pemerintah Kota (Pemko) Binjai dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berujung aksi unjuk rasa oleh aliansi mahasiswa dan forum PKL pada Senin (27/4).
Wakil Ketua DPRD Kota Binjai, Hairil Anwar, menilai polemik tersebut seharusnya tidak terjadi jika sejak awal ada komunikasi yang baik serta perencanaan matang antara pemerintah daerah dan para pedagang.
Menurutnya, DPRD juga menyayangkan gaya komunikasi kepala daerah yang dinilai tidak harmonis dengan lembaga legislatif sebagai sesama penyelenggara pemerintahan daerah.
“Komunikasi yang buruk ini memperkeruh situasi. Seharusnya ada koordinasi yang baik agar kebijakan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujarnya saat dikonfirmasi, Rabu (29/4).
Hairil menilai penertiban PKL yang dilakukan Pemko Binjai dengan dalih penegakan Peraturan Daerah (Perda) tidak disertai perencanaan yang jelas maupun solusi konkret bagi para pedagang yang terdampak.
Ia mengungkapkan, DPRD Kota Binjai telah tiga kali menyurati Pemko untuk meminta penjelasan terkait rencana penegakan Perda, namun hingga kini belum mendapat respons yang memadai.
“Penegakan aturan harus disertai perencanaan, komunikasi, dan solusi. Tidak cukup hanya memberikan surat peringatan tanpa kejelasan tindak lanjut,” katanya.
Selain itu, Hairil juga mengingatkan agar penerapan Perda dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Ia menilai, jika aturan ditegakkan secara menyeluruh, maka tidak hanya PKL yang akan terdampak, tetapi juga pelaku usaha lain yang melanggar.
DPRD, lanjutnya, pada prinsipnya mendukung penegakan Perda. Namun, kebijakan tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kondisi ekonomi masyarakat.
“Banyak dari PKL merupakan tulang punggung keluarga. Penertiban tanpa solusi berpotensi menambah angka pengangguran dan memicu masalah sosial,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemko Binjai untuk mengedepankan pembinaan dan penataan, termasuk menyiapkan lokasi relokasi yang layak sebelum melakukan penertiban.
“Penataan harus dilakukan secara manusiawi. Pedagang bukan penjahat, mereka mencari nafkah untuk keluarganya,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Hairil menegaskan kritik yang disampaikan DPRD merupakan bentuk kepedulian terhadap masyarakat, bukan kepentingan politik.
“Ini soal nasib rakyat. DPRD akan terus mengawal agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (Kus)
