Kompol Poldasu Diduga Jadi Mafia Galian C Ilegal di Langkat, Ancam Ekologi dan Langgar UU

- Jurnalis

Kamis, 28 Agustus 2025 - 13:01 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

LANGKAT – METROLANGKAT.COM

Bisnis galian C ilegal makin beringas di Kabupaten Langkat. Tanpa izin resmi, usaha pengerukan sungai, penebasan tebing, dan perataan bukit berlangsung bebas.

Dampaknya sudah di depan mata: aliran sungai rusak, banjir saat musim hujan, kekeringan di musim kemarau, hingga hilangnya perbukitan hijau yang menjadi penyangga alam.

Tragisnya, masyarakat hanya kebagian derita, sementara pemerintah daerah tak mendapat sepeser pun retribusi karena semua berjalan di luar jalur hukum.

Yang lebih mencoreng wajah penegakan hukum, praktik kotor ini diduga justru dikendalikan seorang perwira polisi.

Aktifitas Galian C Ilegal yang disebut sebut milik oknum Polisi berpangkat Kompol di Poldasu.(Ist)

Baca Juga :  Bandar Sabu di Binjai Timur Ditangkap, Barang Bukti 15,74 Gram Diamankan Polisi

Berdasarkan informasi yang dihimpun, seorang Kompol berinisial M.I, yang bertugas di Pamen Yanma Polda Sumatera Utara, ikut menggarap galian ilegal di Desa Kwala Serapuh, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat.

Alih-alih menindak pelaku perusak lingkungan, oknum aparat ini justru disebut-sebut menjadi bagian dari mafia tambang.

Padahal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan tegas melarang kegiatan tanpa izin lingkungan. Pelanggar dapat dijerat dengan pidana penjara 1–3 tahun serta denda Rp1–3 miliar (Pasal 109).

Lebih berat lagi, Pasal 98 menegaskan, bila perusakan lingkungan menimbulkan pencemaran serius, pelaku diancam penjara 3–10 tahun dan denda Rp3–10 miliar.

Baca Juga :  Diduga Sarat Pengkondisian, Kegiatan Outbond Guru Langkat Dinilai Hamburkan APBD

Artinya, jika dugaan keterlibatan oknum Kompol ini benar adanya, bukan hanya soal pelanggaran disiplin dan etika aparat, tetapi sudah masuk kategori kejahatan lingkungan hidup yang ancamannya jelas penjara dan denda miliaran rupiah.

Masyarakat kini menunggu: apakah Kapolda Sumut berani membersihkan institusinya dari perwira nakal yang memperdagangkan jabatan demi uang haram, atau justru menutup mata dan membiarkan galian ilegal terus menghancurkan Langkat?

Satu hal pasti, setiap bukit yang habis dikeruk dan setiap pohon yang tumbang adalah tanda keserakahan. Dan jika negara tak hadir, rakyatlah yang akan membayar mahal dengan banjir, longsor, dan kekeringan.(Upek London)

Follow WhatsApp Channel www.metrolangkat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Temui Kajati Sumut, Syah Afandin Pastikan Pembangunan Langkat Berjalan dalam Koridor Hukum
DPO Korupsi Ketapangtan Binjai Belum Tertangkap, Sidang Segera Digelar
Ops Antik Toba 2026, Polres Langkat Ringkus 35 Tersangka Narkoba
Bupati Langkat Dukung PERSTICE, Dorong Penyelesaian Hukum Lebih Humanis dan Bermartabat
ASN  Ditangkap Memakai Vape Diduga Mengandung Narkoba, Bobby Nasution:  Terbukti Berhentikan
Sikap KPH Stabat Dipertanyakan, Oknum Kapolsek Diduga Lolos Kasus Perambahan Hutan Lindung di Bubun
Pelaku Jadi Pahlawan? Drama Pengembalian Hutan Lindung di Langkat Bikin Geleng Kepala”
Terkait Hutan Lindung,PPMSU Turun ke Jakarta, Desak IPTU MG Dicopot dan Diproses Hukum
Berita ini 122 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 14:47 WIB

Temui Kajati Sumut, Syah Afandin Pastikan Pembangunan Langkat Berjalan dalam Koridor Hukum

Selasa, 9 Juni 2026 - 21:18 WIB

DPO Korupsi Ketapangtan Binjai Belum Tertangkap, Sidang Segera Digelar

Sabtu, 6 Juni 2026 - 05:53 WIB

Ops Antik Toba 2026, Polres Langkat Ringkus 35 Tersangka Narkoba

Selasa, 26 Mei 2026 - 21:50 WIB

Bupati Langkat Dukung PERSTICE, Dorong Penyelesaian Hukum Lebih Humanis dan Bermartabat

Jumat, 22 Mei 2026 - 06:11 WIB

ASN  Ditangkap Memakai Vape Diduga Mengandung Narkoba, Bobby Nasution:  Terbukti Berhentikan

Berita Terbaru