Langkat — METROLANGKAT.COM
Banjir besar yang merendam Kabupaten Langkat dalam beberapa hari terakhir kembali membuka luka lama: pemerintah daerah tidak siap, sistem mitigasi buruk, dan penanganan darurat datang terlambat.
Padahal dampaknya tidak main-main — 122.527 kepala keluarga terendam, dan 11 warga meninggal dunia.
Angka ini bukan sekadar statistik, tetapi bukti bahwa kegagalan tata kelola bencana kembali menelan korban.
Data resmi yang dirilis Diskominfo Langkat per 30 November 2025 menunjukkan rentetan kenyataan pahit itu.
Kecamatan Babalan mencatat 5 korban jiwa, Besitang 6 korban, sementara Tanjung Pura menjadi wilayah terparah dengan 18.629 KK terdampak.
Disusul Stabat (17.270 KK), Secanggang (13.619 KK), dan Babalan (13.523 KK). Ribuan keluarga kini hidup dalam ketidakpastian.
Namun yang paling menyakitkan bukan hanya tingginya banjir — tetapi lambannya negara hadir untuk rakyatnya.
Ketika Air Surut, Kekecewaan Meninggi. Pantauan di lapangan menunjukkan air di beberapa kecamatan memang mulai surut.
Hinai, Tanjung Pura, Gebang, Babalan, Sei Lepan, Brandan Barat, hingga Besitang perlahan kembali terlihat daratannya.
Tetapi di balik itu, warga bertahan dalam kondisi memprihatinkan: minim air bersih, logistik seret, listrik padam, dan bantuan yang datang setetes demi setetes.
Warga Kelurahan Alur Dua, Kecamatan Sei Lepan, mengalami krisis air bersih selama enam hari. Bahan pangan hanya bertahan dari hasil saling berbagi antar korban.
“Semalam ada bantuan, dari relawan. Kalau dari pemerintah baru hari ini masuk. Karena semua terkepung air,” ujar seorang pengungsi di Masjid At-Taqwa.
Sebuah pengakuan jujur yang sekaligus menjadi tamparan keras: relawan lebih cepat dari pemerintah. Drainase Buruk, Mitigasi Nol, Warga Dibuat Korban Berulang
Banjir bukan fenomena baru di Langkat. Tetapi pola buruknya selalu sama: hujan turun, sungai meluap, drainase gagal, dan ribuan keluarga kembali kehilangan rumah. Ironisnya, pemerintah seperti tidak belajar apa pun.
Kondisi air pada awal kejadian bahkan mencapai leher orang dewasa, dan di hari kedua nyaris menyentuh bubungan rumah. Ratusan lansia, perempuan, dan anak-anak dievakuasi dalam kondisi memilukan.
Warga berharap perbaikan drainase dan infrastruktur sungai dilakukan secara serius. Bukan sekadar janji setelah bencana berlalu.
“Sedih lihat anak-anak dan lansia mengungsi seperti ini. Yang sakit sudah dibawa ke rumah sakit tadi malam,” kata seorang warga dengan nada getir.
Surat Tanggap Darurat Hanya 7 Hari: Mengapa Begitu Singkat? Pemkab Langkat telah mengeluarkan Surat Keputusan Tanggap Darurat Banjir.
Namun keputusan yang hanya berlaku selama tujuh hari ini justru memunculkan pertanyaan besar: Apa mungkin pemulihan bencana sebesar ini selesai dalam seminggu?
Dengan 122 ribu KK terdampak, rumah rusak, akses jalan hancur, air bersih belum pulih, dan logistik belum stabil, keputusan itu tampak tidak realistis.
Mengapa Pemkab pelit menggelontorkan anggaran bencana di tengah kondisi darurat?
Perpanjangan status tanggap darurat seharusnya menjadi prioritas, agar anggaran negara bisa sepenuhnya digerakkan untuk pemulihan — bukan malah dibatasi oleh hitungan administrasi.
Langkat Perlu Pemerintah yang Tidak Sekadar Hadir Setelah Bencana. Bencana banjir 2025 menjadi alarm keras bagi Pemkab Langkat:
Sistem peringatan dini (early warning) lemah. Mitigasi minim. Drainase tak diperbaiki. Respons darurat lambat. Distribusi bantuan tersendat
Koordinasi basah-kering dengan provinsi dan pusat tidak maksimal. Sebelas nyawa yang hilang bukan sekadar angka.
122 ribu KK yang terendam bukan sekadar data. Ini adalah gagalnya sistem, bukan semata-mata marahnya alam.
Dan selama pemerintah tidak memperbaiki tata kelolanya, bencana seperti ini akan selalu datang kembali, meninggalkan luka yang sama — atau mungkin lebih dalam.(Yong)
