Lawan Institute Minta APH Gerak Cepat Audit Dana Desa Sei Musam Kendit

- Kontributor

Minggu, 8 Juni 2025 - 10:22 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gambar : Kordinator Lingkar Institute Sumatera Utara, Abdul Rahim.(ist)

Langkat – Metrolangkat.com

Dugaan penyimpangan Dana Desa di Desa Sei Musam Kendit, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, menjadi sorotan tajam dari Abdul Rahim, Koordinator Lawan Institute Sumatera Utara.

Ia menilai kasus ini sebagai ancaman serius terhadap integritas tata kelola keuangan negara di tingkat desa.

“Ini bukan sekadar kelalaian administratif. Ini dugaan korupsi yang terang-terangan, memakai program fiktif sebagai kedok. Uang negara dirampok secara halus,” tegas Rahim, Jumat (7/6).

Ia mempertanyakan logika pengadaan alat penggilingan padi dan jagung di desa yang tidak memiliki lahan sawah.

“Kalau tidak ada sawah, kenapa beli penggilingan padi? Ini jelas akal-akalan,” katanya.

Baca Juga :  Dana Desa Mandek, Kabid Pemdes Langkat Dituding Pungli dan Incar Jabatan Sekdis

Abdul Rahim juga mengecam sikap diam Kepala Desa yang enggan memberi klarifikasi ke media.

“Diam di tengah dugaan korupsi adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Itu bukan sikap netral, tapi indikasi kuat adanya yang ditutupi,” tambahnya.

Lawan Institute mendesak Kejaksaan Negeri Langkat dan Polres Langkat segera bertindak.

Mereka juga menekankan pentingnya dukungan terhadap pernyataan Presiden Prabowo pada Hari Lahir Pancasila: korupsi harus diberantas dari pusat hingga desa.

“Ini momentum bagi aparat hukum untuk buktikan keberpihakan pada rakyat, bukan pada para pelaku manipulasi anggaran,” ucap Rahim.

Baca Juga :  Tani Merdeka Siap Jadi Garda Ketahanan Pangan Medan Lewat Urban Farming dan Pengelolaan Limbah

Ia juga mendesak Dinas PMD Langkat tidak hanya bersembunyi di balik meja birokrasi. “Turun ke lapangan, periksa penggunaan anggaran Rp173 juta itu.

Jangan biarkan manipulasi lolos hanya karena tidak ada pengawasan serius,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mendorong audit menyeluruh oleh BPKP dan Inspektorat Daerah, serta penguatan kanal pelaporan masyarakat berbasis digital. “Warga harus berani bersuara.

Mereka berhak tahu dan mengawasi ke mana uang mereka digunakan,” kata Rahim.

Menutup pernyataannya, Abdul Rahim menyebut korupsi di desa sebagai kejahatan moral dan politik. “Tak layak kompromi.

Tempat pelaku adalah ruang sidang, bukan ruang musyawarah,” pungkasnya. (Yong)

 

Follow WhatsApp Channel www.metrolangkat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Silaturahmi di Rumah Ibadah, Camat Gebang Ajak Warga Bersatu Majukan Daerah
Banjir Surut, Warga Desa Harapan Makmur Masih Mengungsi karena Rumah Hancur
DPC GMNI Dairi Salurkan Sembako untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapteng
Warga Desa Perlis Kompak Donasi untuk Korban Banjir
Dugaan Pungli & Manipulasi Data, Kadus Dusun 8 Akhirnya Dinonaktifkan
Rumah Warga di Secanggang Terbakar, Ricky Anthony Turun Langsung Bawa Bantuan
Tani Merdeka Siap Jadi Garda Ketahanan Pangan Medan Lewat Urban Farming dan Pengelolaan Limbah
Trauma Aril Mulai Pulih, Ricky Anthony Turun Tangan Kirim Tim KOMBAT Beri Perlindungan
Berita ini 32 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 27 Desember 2025 - 15:41 WIB

Silaturahmi di Rumah Ibadah, Camat Gebang Ajak Warga Bersatu Majukan Daerah

Minggu, 21 Desember 2025 - 11:13 WIB

Banjir Surut, Warga Desa Harapan Makmur Masih Mengungsi karena Rumah Hancur

Selasa, 16 Desember 2025 - 22:27 WIB

DPC GMNI Dairi Salurkan Sembako untuk Korban Banjir dan Longsor di Tapteng

Jumat, 12 Desember 2025 - 18:43 WIB

Warga Desa Perlis Kompak Donasi untuk Korban Banjir

Rabu, 3 Desember 2025 - 17:03 WIB

Dugaan Pungli & Manipulasi Data, Kadus Dusun 8 Akhirnya Dinonaktifkan

Berita Terbaru

Inspiratif

Mentor Muda Mengajar, Mahasiswa ULB Tebar Harapan di Mentawai

Jumat, 30 Jan 2026 - 21:03 WIB

Berita

Wabup Langkat Hadiri Konsultasi Publik RKPD Sumut 2027

Jumat, 30 Jan 2026 - 12:29 WIB