Coretan Yong…..
Banyak belum tentu memang. Kalimat singkat tapi padat tersebut terucap dari salah satu pendukung pasangan calon (Paslon) Bupati di Langkat.
Bahana Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Langkat tuk memilih Bupati dan wakil Bupati 2024-2029 memang sudah mulai memanas.
Namun bila dilihat, yang paling memanas saat ini dikubu yang pendukungnya dikerubungi banyak Partai Politik.
Para pendukung dikubu ini mengklaim calon merka tingal lantik saja,alasanya calon mereka paling banyak mendapat dukungan dan pasti menang.
Wajarlah klaim tersebut diucapkan, karena realita diatas kertas memang merekalah pemegang mandat partai paling banyak.
Tapi permainan baru saja dimulai. Semua bisa berubah dipenghujung jalan.
Seperti berubahnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan Partai non Parlemen mencalonkan atau mengusung Kepala daerah baik Bupati maupun Gubernur dengan persyaratan mengantongi 6,5 persen suara pemilih.
Dan melihat geliat Pilkada di Kabupaten Langkat hari ini,besarnya dukungan yang dikantongi pasangan Langkat Hulu dan Teluk Aru bukanlah jaminan pasangan tersebut menang pada Pemilihan nanti.
Loh,kok bisa. Pasalnya, para panglima dan pungawa partai yang ada dibarisanya bisa jadi tidak murni mendukung,bahkan diyakini beberapa Partai pendukung hanya memberikan mandat (kertas) saja tapi tidak dengan masa atau kadernya.
Intinya, Partai bermain dua kaki. Fenomena partai politik yang tampak bermain “dua kaki” dalam Pilkada bukan hal yang baru dalam politik Indonesia.
Partai-partai tersebut mungkin berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai kandidat untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan memiliki akses ke kekuasaan apapun hasil akhirnya.
Hal ini sering dilakukan untuk menjaga kepentingan partai di berbagai level pemerintahan atau demi mendapatkan posisi tawar yang lebih kuat.
Namun, dari perspektif etika politik, strategi seperti ini bisa merusak kepercayaan publik terhadap partai dan proses demokrasi itu sendiri.
Masyarakat bisa merasa bahwa partai-partai tersebut tidak memiliki komitmen atau integritas dalam mendukung kandidat yang mereka usung secara resmi.
Hal ini bisa menyebabkan kebingungan di kalangan pemilih dan menurunkan tingkat partisipasi dalam Pilkada.
Jika fenomena ini terjadi di Kabupaten Langkat, maka partai-partai tersebut mungkin merasa bahwa Paslon yang mereka dukung dan Lawan Paslon mereka memiliki peluang kuat untuk menang
Sehingga mereka memilih untuk mendukung kedua belah pihak secara terselubung.
Ini juga bisa menjadi strategi untuk memecah suara lawan atau untuk memastikan bahwa siapa pun yang menang, partai mereka tetap memiliki akses ke kekuasaan.
Pada akhirnya, bagaimana publik merespons taktik ini akan sangat tergantung pada seberapa jelas dan terbuka manuver politik tersebut bagi para pemilih.
Jika pemilih merasa partai tidak konsisten, hal ini bisa menjadi bumerang bagi partai-partai tersebut dalam jangka panjang.
Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik di Indonesia memang sudah menjadi fenomena yang cukup mengkhawatirkan.
Beberapa faktor yang menyebabkan apatisme ini antara lain adalah praktik politik transaksional, kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, dan seringnya terjadi konflik internal di dalam partai yang terekspos ke publik.
Ketika partai politik kehilangan kepercayaan dari kader-kadernya sendiri, ini bisa menyebabkan masalah serius dalam hal mobilisasi dukungan.
Kader-kader yang tidak lagi percaya pada partai atau calon yang diusung mungkin tidak akan bekerja keras untuk memenangkan calon tersebut, atau bahkan memilih untuk mendukung kandidat lain yang mereka anggap lebih kredibel atau sesuai dengan nilai-nilai mereka.
Selain itu, ketidakpercayaan ini juga bisa membuat masyarakat cenderung memilih berdasarkan figur individu daripada partai politik, yang dalam jangka panjang bisa melemahkan fungsi partai sebagai institusi dalam demokrasi.
Pemilih mungkin lebih tertarik pada kandidat independen atau figur yang dikenal karena integritas pribadi daripada yang diusung oleh partai.
Dalam situasi di mana partai-partai tampak tidak konsisten atau terlibat dalam praktik “dua kaki,” ketidakpercayaan ini bisa semakin mendalam.
Masyarakat mungkin melihat partai hanya sebagai alat untuk mencapai kekuasaan tanpa komitmen yang kuat terhadap visi atau ideologi tertentu, yang akhirnya memperburuk apatisme politik.
Untuk mengembalikan kepercayaan ini, partai politik perlu menunjukkan integritas, konsistensi, dan komitmen terhadap kepentingan publik, bukan hanya kepentingan elit partai.
Transparansi dalam proses pemilihan kandidat, mendengarkan aspirasi kader dan masyarakat, serta memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan kebutuhan rakyat bisa menjadi langkah awal untuk memulihkan kepercayaan tersebut. (bersambung)
