LANGKAT – METROLANGKAT.COM
Puluhan pedagang Pasar Tradisional Tanjung Pura mendatangi kantor DPRD Kabupaten Langkat, Kamis (21/8/2025).
Mereka mengadukan mahalnya biaya pengelolaan pasar serta kisruh dualisme kepengurusan yang dinilai semakin memberatkan pedagang.
Kedatangan para pedagang diterima Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, bersama Wakil Ketua Romelta Ginting dan anggota dewan Rahmad Rinaldi.
Koordinator pedagang, Ilyas Sembiring, menjelaskan keresahan pedagang terkait biaya pengelolaan pasar yang dianggap tidak wajar.
Ia berharap pemerintah segera memfasilitasi penyelesaian konflik antara dua kelompok pengelola pasar.
“Permasalahan ini membuat pedagang resah. Intinya kami ingin suasana pasar yang aman dan nyaman,” tegas Ilyas.
Menanggapi aduan itu, Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin menekankan perlunya intervensi pemerintah.
Ia meminta Disperindag segera mengambil kebijakan agar pedagang tidak terus dirugikan.
“Disperindag, Forkopimcam, dan Satpol PP harus ambil peran. Jangan ada pihak yang mengatasnamakan organisasi untuk menindas masyarakat,” ujar Sribana.
Wakil Ketua DPRD, Romelta Ginting, menambahkan bahwa inti persoalan adalah ketidakkompakan pengurus pasar.
Kondisi ini memicu mosi tidak percaya, dugaan intimidasi, serta pungutan tidak wajar terhadap pedagang.
“Pemerintah harus hadir memfasilitasi musyawarah. Pengelola lama sebaiknya mengembalikan mandat ke pedagang agar dapat memilih pengurus baru yang kredibel,” jelas Romelta.
Sementara itu, anggota DPRD Langkat dari PPP, Rahmad Rinaldi, berharap pertemuan ini bisa menjadi jalan tengah bagi kedua belah pihak.
“Tujuannya agar Pasar Tradisional Tanjung Pura kembali kondusif dan berpihak pada pedagang,” ujarnya.
Pertemuan turut dihadiri Kadis Perindag Langkat, Camat Tanjung Pura, Satpol PP, pengurus Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Seluruh Indonesia (APPTSI), serta perwakilan pedagang.(yong)
