Foto : Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin.(doc)
LANGKAT – metrolangkat.com
Kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti, SH, dinilai membutuhkan dukungan sekaligus pengawasan dari seluruh elemen masyarakat agar roda pemerintahan berjalan efektif dan pembangunan tetap berada pada jalur yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan akademisi sekaligus tokoh masyarakat Langkat, Prof. Dr. Ir. Djohar Arifin Husin.
Menurutnya, posisi Plt. Bupati memiliki peran penting dalam menjaga kesinambungan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Langkat.
Prof. Djohar mengatakan, setiap langkah positif pemerintah dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan menjawab kebutuhan masyarakat patut diapresiasi.
Namun, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti masyarakat harus menutup ruang kritik dan evaluasi.
“Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, seorang pemimpin daerah tidak hanya bertugas menjaga keberlangsungan administrasi, tetapi juga harus memastikan kebijakan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Upaya yang telah dilakukan Plt. Bupati Langkat dalam menjalankan roda pemerintahan tentu patut kita apresiasi,” ujar Prof. Djohar.
Ia menilai, pemerintahan yang kuat tidak dibangun hanya dari keputusan kepala daerah, tetapi melalui komunikasi dan kerja sama dengan berbagai pihak.
Karena itu, Pemkab Langkat perlu terus membuka ruang dialog dengan DPRD, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, dunia usaha, pemuda, serta kelompok masyarakat lainnya.
Menurut Prof. Djohar, kolaborasi tersebut penting agar kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif.
Di sisi lain, ia mengingatkan bahwa kritik dan pengawasan merupakan bagian penting dari pemerintahan yang demokratis.
“Dukungan dan kritik bukanlah dua hal yang bertentangan. Keduanya merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi.
Kebijakan yang baik perlu kita dukung, sedangkan hal-hal yang masih membutuhkan perbaikan harus disampaikan secara santun, rasional, dan bertanggung jawab,” jelasnya.
Ia berharap Plt. Bupati Langkat terus memperkuat koordinasi antarlembaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Program pembangunan, kata dia, sebaiknya disusun berdasarkan persoalan yang benar-benar dihadapi masyarakat.
Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.
“Pemerintah harus hadir sebagai institusi yang melayani dan memberikan solusi.
Karena itu, kepemimpinan Plt. Bupati perlu terus diarahkan pada penguatan pelayanan, penyelesaian persoalan masyarakat, serta pembangunan yang adil dan berkelanjutan,” tuturnya.
Prof. Djohar juga mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari banyaknya program yang dilaksanakan pemerintah.
Yang lebih penting, menurutnya, adalah sejauh mana program tersebut memberikan manfaat nyata kepada masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Sebagai putra daerah, Prof. Djohar mengajak seluruh masyarakat Langkat menjaga persatuan dan suasana kondusif.
Perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan pemerintah, menurutnya, merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk memecah persatuan.
“Kemajuan Langkat bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah atau pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh masyarakat.
Dengan kepemimpinan yang terbuka, birokrasi yang profesional, serta partisipasi publik yang kuat, saya optimistis Kabupaten Langkat dapat bergerak menuju daerah yang semakin maju, sejahtera, berbudaya, dan bermartabat,” pungkas Prof. Djohar.(red)
