Berikut adalah ilustrasi dramatis yang menggambarkan kantor pemerintahan dengan tumpukan uang di meja, mencerminkan pengeluaran yang berlebihan. Di latar belakang, terlihat pejabat yang tampak khawatir mendiskusikan dokumen, sementara sosok bayangan menandatangani berkas. Atmosfernya tegang, dengan dokumen bertuliskan “Honorer” dan “APBD” berserakan di sekitarnya.(ilustrasi)
Langkat – Metrolangkat.com
Anggaran Belanja Pegawai Kabupaten Langkat tahun 2024 melonjak drastis hingga menembus angka Rp 1,2 triliun! Fakta mengejutkan ini membuat publik bertanya-tanya, ke mana saja uang rakyat ini mengalir?
Setelah ditelusuri, penerimaan ratusan tenaga honorer secara masif di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sejak tahun 2023 hingga 2025 menjadi salah satu penyebab utama pembengkakan anggaran belanja daerah.
Lebih parahnya lagi, kebijakan rekrutmen honorer ini diduga menabrak aturan! Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Secara tegas melarang pengangkatan pegawai non-ASN di instansi pemerintahan. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya.
Dampaknya? Belanja pegawai membengkak menjadi 56,3 persen dari total realisasi belanja daerah!
Padahal, berdasarkan aturan, belanja pegawai seharusnya tidak boleh melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.
Sebagai konsekuensinya, APBD Langkat 2024 mengalami pembengkakan hingga Rp 174,9 miliar! Dari perkiraan awal sebesar Rp 1,99 triliun, realisasi belanja daerah justru mencapai Rp 2,16 triliun!
PEMERINTAH LANGKAT DITUNTUT BERTINDAK!
Masyarakat kini menuntut Pemerintah Kabupaten Langkat, terutama Badan Kepegawaian Daerah (BKD), untuk segera mengevaluasi dan mendata ulang tenaga honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN 2022.
Tujuannya jelas: mencegah kebocoran anggaran dan memastikan penggunaan APBD lebih efisien.
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN dan APBD pun menuntut daerah untuk lebih bijak dalam mengelola anggaran.
Apakah Langkat akan berani mengambil langkah tegas? Ataukah akan terus membiarkan anggaran daerah jebol akibat kebijakan yang diduga melanggar aturan?
PLT KEPALA BKD LANGKAT BUKA SUARA!
Saat dikonfirmasi, Plt Kepala BKD Langkat Safriansyah Nasution tidak menampik adanya penerimaan ratusan tenaga honorer di hampir semua dinas.
Namun, ia berdalih bahwa pengangkatan honorer merupakan kebijakan masing-masing dinas untuk memenuhi kebutuhan pegawai.
“Kalau penerimaan honorer, sebenarnya kebijakan masing-masing dinas. Mereka yang tahu kebutuhan apa yang harus dipenuhi,” jelasnya pada Jumat (7/3/2025).
Terkait nasib tenaga honorer yang diangkat di luar database BKN 2022, Pemkab Langkat masih melakukan rapat koordinasi untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.
“Di satu sisi ada aturan yang harus dijalankan, tapi di sisi lain ada pertimbangan kemanusiaan, terutama karena ini bulan Ramadan,” ujarnya.
- BAGAIMANA SELANJUTNYA?
Dengan angka belanja pegawai yang sudah menyentuh Rp 1,2 triliun, akankah Pemkab Langkat berani melakukan penertiban? Ataukah justru akan terus mengorbankan APBD demi membayar gaji honorer yang diduga direkrut tanpa mengikuti aturan?
Rakyat Langkat menanti jawaban!
