Bacalon Bupati Langkat, H Iskandar Sugito.(yong)
Langkat – METROLANGKAT.COM
Bakal Calon (Bacalon) Bupati Langkat, H. Iskandar Sugito, yang berpasangan dengan Adli Tama Hidayat Sembiring dalam Pilkada Langkat 2024, menegaskan bahwa kemajuan atau kemunduran suatu daerah sangat bergantung pada kepemimpinan yang baik.
Dalam pertemuannya dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Langkat di Stabat, Iskandar menekankan bahwa langkah pertama jika dipercaya memimpin Langkat 2024-2029 adalah membersihkan diri sendiri, menjadi teladan bagi semua pihak.
“Kalau kami dipercaya masyarakat memimpin, yang pertama kami bersihkan adalah diri sendiri artinya semua harus dimulai dari kita sendiri. Selanjutnya orang disekeliling kami
Jangan kita menyuruh orang tidak korupsi misalnya,tapi kita sendiri membenarkan perbuatan yang ujung ujungnya korupsi.
Kami tidak ingin ada istilah ‘isi token’ yang sering digaungkan dan telah menjadi tradisi sepertinya dilingkaran birokrasi” tegasnya.
Kalau masih ada istilah toko perabot dilingkungan Pemkab yang mengistilah ingin jabatan harus membeli kursi. Sampai kapanpun negeri ini tak kan maju. Karena disitu ada transaksional.
Iskandar juga menyoroti pentingnya penempatan ASN (Aparatur Sipil Negara) sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
Ia menekankan bahwa tidak boleh ada ASN yang ditempatkan pada posisi yang tidak sesuai dengan keilmuannya hanya karena memiliki uang atau pengaruh.
“Kalau ilmunya di bidang pendidikan, tempatkanlah di sana. Jangan sampai ditempatkan di kesehatan atau jadi kepala kecamatan,” tambahnya.
Langkah ini, menurut Iskandar, adalah upaya untuk memastikan semua program yang dijalankan oleh pemerintah daerah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan harapan masyarakat.
Pernyataan ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak yang menginginkan perubahan yang lebih baik bagi Kabupaten Langkat.
Iskandar Sugito juga menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, praktek jual beli jabatan tidak akan ada lagi di Kabupaten Langkat.
Ia berkomitmen untuk mengakhiri praktik tersebut, yang selama ini dianggap merusak birokrasi dan menghambat perkembangan daerah.
“Tidak akan ada lagi jual beli jabatan. Kami akan memastikan bahwa setiap ASN ditempatkan sesuai dengan keahliannya, bukan karena uang atau kedekatan.
Yang berhak, yang akan menduduki jabatan sesuai kemampuannya,” ujar Iskandar dengan tegas.
Ia menambahkan bahwa transparansi dan profesionalisme adalah kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih dan efisien.
Masyarakat, menurutnya, pantas mendapatkan pelayanan yang optimal dari aparatur yang kompeten dan bertanggung jawab.(yong)
