Langkat— Metrolangkat.com
Kegiatan “peningkatan kapasitas” Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat menuai sorotan tajam.
Acara yang diselenggarakan di kawasan wisata Bukit Lawang itu diduga menelan anggaran hingga Rp300 juta dan dikemas dalam bentuk outbound mewah, lengkap dengan fasilitas hotel dan resort, jauh dari semangat efisiensi anggaran pendidikan.
Abdul Rahim, Koordinator Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN) Institute Sumatera Utara, menyebut kegiatan ini sebagai bentuk pelesiran yang dibungkus rapi dalam istilah “pengembangan kapasitas”.
“Ini bukan pelatihan. Ini pelesiran yang dibungkus outbound. Menggunakan anggaran pendidikan untuk kegiatan wisata semacam ini adalah penghinaan terhadap anak-anak yang sekolahnya rusak dan kekurangan fasilitas dasar,” kata Rahim, Rabu (3/7).
Rahim menegaskan, istilah “peningkatan kapasitas” sering digunakan sebagai kamuflase untuk membenarkan kegiatan yang tak menyentuh substansi persoalan pendidikan.
“Kalau benar-benar mau meningkatkan kapasitas, lakukan di sekolah, libatkan siswa, dan fokus pada kualitas belajar. Bukan outbound di resort yang jauh dari realitas pendidikan.”
Sebagai aktivis pendidikan dan sosial, Rahim menyebut penggunaan anggaran semacam ini bertentangan dengan prinsip good governance yang ditekankan Presiden Prabowo, terutama dalam hal efisiensi dan prioritas belanja publik.
“Presiden menekankan pembangunan infrastruktur sekolah. Tapi di Langkat, justru uang pendidikan dipakai untuk bersenang-senang. Ini bentuk ketidaktaatan yang mencolok terhadap arah kebijakan nasional.
Ia juga menyoroti lemahnya fungsi pengawasan DPRD dan aparat penegak hukum yang hingga kini belum bersikap tegas terhadap dugaan penyimpangan ini.
“Kalau dibiarkan, praktek semacam ini bisa menyebar. Hari ini di Langkat, besok bisa di Deli Serdang, Asahan, bahkan seluruh Sumut.
LAWAN Institute mendesak Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera melakukan audit menyeluruh, termasuk memeriksa aliran dana, mekanisme pelaksanaan, serta perusahaan rekanan yang mengatur kegiatan outbound tersebut.
“Kita bicara tentang masa depan anak bangsa. Mereka butuh ruang kelas yang layak, bukan jadi korban manipulasi anggaran oleh birokrasi yang lebih sibuk berlibur ketimbang bekerja,” tegas Rahim.(Wis)
