Foto : Terlihat seorang guru memegang pengaris dengan meteran ditangan sedang mengukur jalan.(Ilustrasi)
Tajuk >> Yongganas
Drama politik kembali dipentaskan di Kota Wak Labu. Bukan soal jalan berlubang atau proyek mangkrak—itu cerita lama—melainkan kisah klasik tentang jabatan publik yang kehilangan makna keahlian.
Dalam balutan seragam upacara dan sepatu mengilap, seorang pendidik yang akrab disapa Cekgu resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Permukiman dan Tata Ruang (Distarukim).
Sebuah jabatan strategis. Sebuah posisi teknis. Sebuah kursi yang menentukan wajah kota puluhan tahun ke depan.
Namun ironisnya, kursi itu kini diduduki oleh seseorang yang lebih akrab dengan kapur tulis ketimbang gambar teknik.
Publik pun bertanya, setengah heran setengah geli: apakah papan tulis kini bisa diganti dengan papan proyek?
Padahal, urusan permukiman dan tata ruang bukan sekadar administrasi.
Ia adalah jantung pembangunan kota: perencanaan wilayah, pengendalian ruang, drainase, kawasan kumuh, hingga mitigasi bencana.
Semua itu menuntut kompetensi teknis, pengalaman struktural, dan pemahaman regulasi tata ruang.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menyebutkan bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama harus mempertimbangkan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan rekam jejak jabatan.
Prinsipnya jelas: the right man on the right place “menempatkan seseorang sesuai dengan kemampuan atau keahliannya” . Bukan the right family on the right chair “keluarga yang tepat di kursi yang tepat”.
Masalahnya, Cekgu bukan hanya guru. Ia juga besan Ketua Parlement.
Maka, dugaan pun bersemi seperti rumput liar di lahan kosong: apakah ini kebetulan administratif, atau kelanjutan silaturahmi struktural?
“Di Wak Labu, ijazah bukan syarat utama, yang penting ijab kabul,” sindir seorang pengamat politik lokal. Satir, tapi menohok. Sebab praktik semacam ini bukan hal baru.
Ia hanya berganti aktor, berganti panggung, namun naskahnya sama: nepotisme berkedok kepercayaan.
Dampaknya tidak sepele.
Ketika jabatan teknis diisi oleh mereka yang bukan ahlinya, maka pembangunan rawan berjalan asal jadi. Jalan terlihat lurus di dokumen, tapi berliku di lapangan.
Drainase tampak rapi di slide presentasi, tapi lumpuh saat hujan turun. Tata ruang indah di peta, namun kacau di kenyataan.
Akhirnya, rakyat yang menanggung akibat. Bukan elit yang berfoto saat pelantikan. Tajuk ini bukan ajakan untuk meremehkan profesi guru.
Justru sebaliknya. Guru adalah pilar peradaban. Tapi justru karena itu, biarkan guru tetap mulia di ruang kelas, bukan dijebak dalam jabatan teknis yang bukan dunianya.
Redaksi Tajuk percaya pada solusi sederhana namun bermartabat: kembalikan jabatan pada ahlinya. Biarkan guru mendidik. Biarkan insinyur membangun. Biarkan perencana menata kota.
Dan biarkan politisi berdebat di ruang politik, bukan menyelipkan keluarga ke ruang birokrasi. Sebab kota tidak dibangun dengan kedekatan, melainkan dengan kompetensi. Dan masa depan Wak Labu terlalu mahal untuk dipertaruhkan demi silaturahmi kekuasaan.(**)
