Petugas Satpol PP Langkat Keluhkan Penurunan Gaji, Ketua DPRD Siap Perjuangkan

- Jurnalis

Selasa, 18 November 2025 - 14:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Langkat – METROLANGKAT.COM

Puluhan petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Langkat mendatangi kantor DPRD Kabupaten Langkat untuk beraudiensi dengan Ketua DPRD, Sribana Perangin Angin, SE, pada Selasa (18/11/2025).

Mereka menyampaikan keresahan atas informasi penurunan gaji setelah dinyatakan lulus sebagai PPPK paruh waktu.

Menurut para petugas, selama ini mereka menerima gaji sebesar Rp1.250.000 per bulan. Namun belakangan muncul kabar bahwa gaji mereka justru akan turun menjadi sekitar Rp1.000.000 setelah beralih status menjadi PPPK paruh waktu.

Hal ini membuat mereka merasa kecewa, mengingat sebelum pengangkatan PPPK, telah ada usulan bahwa gaji akan dinaikkan menjadi Rp1.800.000 per bulan mulai 2026.

Baca Juga :  Pansus DPRD Langkat Dorong Legalisasi Usaha Walet, Pengusaha Siap Urus Izin Resmi

“Kami berharap gaji tidak turun. Minimal tetap Rp1.250.000, dan kalau bisa sesuai usulan jadi Rp1.800.000 karena beban kerja kami cukup berat,” ujar salah satu perwakilan petugas.

Para petugas menjelaskan bahwa mereka bekerja selama 10 jam per hari, bertugas dalam pengamanan, penegakan perda, hingga menangani berbagai situasi kedaruratan.

Petugas yang hadir merupakan bagian dari 165 personel Satpol PP dan Pemadam Kebakaran yang sebelumnya berstatus R3 sebelum diangkat menjadi PPPK paruh waktu.

Mereka meminta pemerintah daerah menetapkan besaran gaji melalui Peraturan Bupati (Perbup) agar nilai Rp1.800.000 dapat disahkan.

Baca Juga :  Manajemen Blue Night Entertainment Klaim Dizalimi Usai PBG dan SLF Dicabut Mendadak

Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin Angin, menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi tersebut secara serius.

“Persoalan ini akan segera kami bahas dalam RDP dengan mengundang Sekda, Kepala BKD, Kakan Satpol PP, Kepala BPKAD, dan pihak terkait lainnya,” ujarnya.

Sribana juga menegaskan DPRD siap mengawal persoalan ini hingga tingkat pusat bila dibutuhkan.

“Jika harus dibawa ke Kemenpan RB dan BKN di Jakarta, akan kami lakukan demi memperjuangkan hak para petugas,” tegasnya.(Wis)

 

Follow WhatsApp Channel www.metrolangkat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pansus Tanah DPRD Langkat Temukan Perusahaan Perkebunan Belum Miliki HGU
DPRD Binjai Sembelih 2 Sapi Kurban, Anwar Gagas Program “Cicilan Kurban” Legislator
Rico Apresiasi Pansus Penertiban Aset, Minta Perangkat Daerah Responsif Dukung DPRD
Komisi III DPRD Langkat Tinjau PT Tirta Investama, Soroti Optimalisasi Retribusi ABT
524 KK Korban Banjir “Terlewat”, DPRD Langkat Didesak Verifikasi Ulang Bantuan
PKS Soroti Kejanggalan APBD 2026, DPRD Binjai Ancam Gunakan Hak Interpelasi
Syah Afandin Dorong Kolaborasi DPRD–Pemkab Demi Percepatan Pembangunan Langkat
Bupati Langkat Dorong Sinergi Eksekutif–Legislatif Wujudkan Pokir DPRD 2026
Berita ini 59 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 4 Juni 2026 - 20:24 WIB

Pansus Tanah DPRD Langkat Temukan Perusahaan Perkebunan Belum Miliki HGU

Kamis, 28 Mei 2026 - 12:26 WIB

DPRD Binjai Sembelih 2 Sapi Kurban, Anwar Gagas Program “Cicilan Kurban” Legislator

Senin, 18 Mei 2026 - 19:48 WIB

Rico Apresiasi Pansus Penertiban Aset, Minta Perangkat Daerah Responsif Dukung DPRD

Rabu, 22 April 2026 - 10:22 WIB

Komisi III DPRD Langkat Tinjau PT Tirta Investama, Soroti Optimalisasi Retribusi ABT

Selasa, 7 April 2026 - 16:19 WIB

524 KK Korban Banjir “Terlewat”, DPRD Langkat Didesak Verifikasi Ulang Bantuan

Berita Terbaru

Berita

748 Aspirasi Rakyat Jadi Prioritas Pembangunan Langkat 2026

Selasa, 16 Jun 2026 - 12:20 WIB

Kabar Desa

Kapolres Langkat Bedah Rumah Lansia, Ibu Ginah Haru Terima Kunci

Selasa, 16 Jun 2026 - 06:25 WIB