Isu Kekerasan PT TPL Meletup Lagi, GMKI Sumut-NAD Ultimatum Penegak Hukum

- Jurnalis

Selasa, 23 September 2025 - 17:48 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Medan– METROLANGKAT.COM

Isu kekerasan kembali menyeruak. Foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan dugaan tindakan represif yang dilakukan oleh pihak PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) terhadap masyarakat adat di Sihaporas, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Senin (22/9/2025).

Peristiwa itu menimbulkan lima orang luka-luka, enam unit sepeda motor rusak, serta posko milik masyarakat adat hancur.

Dari informasi yang beredar, aksi kekerasan diduga dilakukan oleh security PT TPL, buruh harian lepas, serta sekelompok preman bayaran.

Jumlahnya sekitar 150 orang dengan seragam, helm, tameng, serta pentungan kayu panjang.

GMKI Desak Kapolda Bertindak

Menanggapi kejadian ini, Koordinator GMKI Wilayah I Sumut-NAD, Chrisye Sitorus, mengecam keras dugaan kekerasan tersebut dan mendesak aparat hukum segera bertindak.

Baca Juga :  Pembunuhan di Buluh Telang Terungkap, Polisi Amankan Mantan Abang Ipar Korban

“Sangat miris, masyarakat kembali dianiaya oleh orang-orang yang diduga suruhan PT TPL. Ini bukan persoalan baru. Negara harus hadir.

Saya mendesak Kapolda Sumut segera menangkap pelaku kekerasan tersebut dan mengadili PT Toba Pulp Lestari,” tegas Chrisye.

Minta Menteri LHK Cabut Izin PT TPL

Lebih jauh, Chrisye juga menyoroti dampak ekologis yang ditimbulkan PT TPL, mulai dari deforestasi, pencemaran air, hingga bencana alam.

Ia mencontohkan kasus di Huta Napa, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, di mana penghancuran hutan menyebabkan sumber air minum Aek Nalas tercemar lumpur dan berwarna kuning.

“Mengingat konsesi PT TPL berada di kawasan hutan tanaman industri, sudah sepatutnya pemerintah mencabut izinnya. Ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,” ujar Chrisye.

Baca Juga :  Warga Medan Selayang Mengadu Soal Narkoba, Wali Kota Rico Waas Tegaskan Siap Bertindak

Dugaan Operasi Ilegal

GMKI juga menilai PT TPL beroperasi di atas kawasan hutan lindung, HPK, dan APL secara tidak sah.

Selain itu, proses pemberian izin yang merujuk pada TGHK dianggap cacat hukum karena tidak melibatkan masyarakat adat di kawasan Danau Toba.

Aksi Besar Bersama Cipayung Plus

Chrisye menegaskan, isu PT TPL kini telah menjadi amarah publik. GMKI bersama elemen Cipayung Plus Sumatera Utara berkomitmen menggelar aksi besar-besaran untuk menuntut penutupan PT TPL.

“Kami akan lakukan demonstrasi serentak. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama memperjuangkan penutupan PT Toba Pulp Lestari. Sudah cukup rakyat ditindas dan lingkungan dirusak,” pungkas Chrisye.(Rif/yg)

Follow WhatsApp Channel www.metrolangkat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Massa PKL Bertahan Duduki Pemko Binjai, Desak Wali Kota Video Call atau Turun Langsung
Gerbang Pemko Binjai Dirobohkan, Massa PKL dan Mahasiswa Murka Tuntut Janji Wali Kota
Warga Mencirim Mengamuk, Bakar Ban Protes Galian C Diduga Kebal Hukum
Bupati Syah Afandin Genjot RTLH Hingga Pelosok, Warga Pasar Rawa Terima Manfaat
Sekda Mangkir dari RDP, DPRD Binjai Soroti Kebijakan Penggusuran PKL
Pedagang Digusur, DPRD Binjai Bereaksi: Hairil Anwar Siap Panggil Wali Kota
Cemburu Lihat Mantan Istri, Pria di Binjai Aniaya Korban Pakai Gagang Sapu
Tergerak dari Viral, Ricky Anthony Ulurkan Bantuan Biaya Pengobatan untuk Warga Secanggang
Berita ini 40 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 April 2026 - 12:40 WIB

Massa PKL Bertahan Duduki Pemko Binjai, Desak Wali Kota Video Call atau Turun Langsung

Senin, 27 April 2026 - 12:10 WIB

Gerbang Pemko Binjai Dirobohkan, Massa PKL dan Mahasiswa Murka Tuntut Janji Wali Kota

Kamis, 16 April 2026 - 19:59 WIB

Warga Mencirim Mengamuk, Bakar Ban Protes Galian C Diduga Kebal Hukum

Jumat, 10 April 2026 - 10:10 WIB

Bupati Syah Afandin Genjot RTLH Hingga Pelosok, Warga Pasar Rawa Terima Manfaat

Kamis, 9 April 2026 - 14:13 WIB

Sekda Mangkir dari RDP, DPRD Binjai Soroti Kebijakan Penggusuran PKL

Berita Terbaru