Medan — METROLANGKAT.COM
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperoleh angin segar dari Pemerintah Pusat.
Selain mendapatkan penambahan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026, Sumut juga menerima berbagai keringanan kebijakan fiskal,
mulai dari kemudahan penyaluran anggaran, fleksibilitas penggunaan dana penanganan bencana, hingga relaksasi pinjaman Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Kebijakan strategis tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana yang digelar secara virtual, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Rabu (21/1/2026).
Dalam rakor tersebut, Tito menegaskan pentingnya percepatan penyaluran anggaran agar daerah terdampak bencana dapat segera bergerak melakukan pemulihan.
“Saya harap ini cepat disalurkan sehingga daerah-daerah yang terdampak bisa segera bergerak membantu pemulihan pascabencana,” ujar Tito dari Jakarta.
Rakor ini diikuti Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution dari kediaman pribadinya di Komplek Tasbih Medan, didampingi sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Tito mengungkapkan, penambahan TKD 2026 merupakan usulan langsung Gubernur Sumut Bobby Nasution,
yang kemudian diperluas cakupannya untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Ini awalnya usulan Pak Bobby Nasution, mewakili para gubernur lainnya. Kebijakan ini tidak hanya untuk daerah terdampak bencana.
Daerah yang terdampak bisa fokus pemulihan, sementara yang tidak terdampak dapat menggunakan dana untuk mitigasi atau pemulihan ekonomi,” jelas Tito.
Ia mencontohkan wilayah seperti Kepulauan Nias, yang meski tidak terdampak langsung bencana, namun menghadapi tekanan inflasi tinggi sehingga tetap membutuhkan intervensi fiskal.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan,
Askolani, menyampaikan bahwa hingga kini pemerintah telah menyalurkan TKD sebesar Rp3,35 triliun.
Adapun sisa anggaran sekitar Rp8,2 triliun akan segera disalurkan dalam waktu dekat.
“Alokasi awalnya Rp6,5 triliun, kemudian ada tambahan sekitar Rp5 triliun untuk tahun ini.
Kami berharap pemerintah daerah segera menyiapkan rencana kegiatan agar pemulihan pascabencana bisa cepat dirasakan masyarakat,” ujar Askolani.
Rakor ini turut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Sekjen Kemensos Robeen Rico,
Deputi IV BNPB Jarwansyah, jajaran pejabat eselon I Kemendagri, serta para gubernur dan bupati di wilayah Sumatera yang terdampak bencana.(Wis/ril)
