Medan – metrolangkat.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memperkuat pengawasan dan penertiban aktivitas tambang ilegal dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan sesuai aturan serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral (Perindag ESDM) Sumut, Dedi Jaminsyah Putra Harahap,
mengatakan pihaknya tengah melakukan konsolidasi internal sebelum menjalin kerja sama resmi melalui Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan dan Kepolisian.
“Saat ini kita sedang melakukan konsolidasi internal di organisasi, selanjutnya kita berencana membuat MoU dengan APH,
yakni pihak Kejaksaan dan Kepolisian untuk bersama melakukan pengawasan dan penertiban tambang ilegal di Sumut,” ujar Dedi, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, aktivitas tambang ilegal yang masih ditemukan di sejumlah daerah telah menimbulkan keresahan masyarakat.
Selain berpotensi merusak lingkungan, kegiatan tersebut juga dapat mengancam keselamatan warga di sekitar lokasi tambang.
Dedi menegaskan, keterlibatan aparat penegak hukum sangat penting untuk memperkuat pengawasan sekaligus memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten.
“Pemprov Sumut akan memastikan pengawasan berjalan lebih kuat dengan melibatkan aparat penegak hukum.
Ini bagian dari upaya penertiban agar aktivitas tambang yang ada di Sumut benar-benar sesuai regulasi,” katanya.
Selain menggandeng APH, Pemprov Sumut juga akan meningkatkan sinergi dengan pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat pengawasan sektor pertambangan.
Pemprov Sumut juga mengimbau seluruh pelaku usaha pertambangan agar mematuhi ketentuan perizinan, standar keselamatan kerja, dan kaidah pengelolaan lingkungan.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga ketertiban sektor pertambangan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak aktivitas tambang ilegal.(Wis)
