Langkat, Metrolangkat.com
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat menggelar Forum Group Discussion (FGD) Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2024, Senin (16/2) di Gedung Pegnasos.
Acara ini menjadi ajang diskusi terbuka untuk mengevaluasi berbagai persoalan yang muncul selama dan setelah pelaksanaan Pilkada.
Hadir dalam FGD ini Ketua KPU Langkat Dian Taufik, Sekretaris KPU Langkat, Cut Cinta Dewi, Ketua Bawaslu Supriadi, Ketua PWI Langkat M. Darwis Sinulingga
Kepala Inspektorat, Kakan Satpol PP, Dinas Kesehatan, Kejaksaan Negeri Langkat, Polres Langkat, serta Tim Paslon Bupati.
Tak hanya itu, perwakilan dari Rutan dan Lapas Tanjungpura juga turut memberikan masukan, bersama media cetak dan elektronik yang meliput jalannya diskusi.
Persoalan Sosialisasi di Lapas Tanjungpura Jadi Sorotan
Dalam forum ini, salah satu persoalan yang mengemuka adalah kurang optimalnya sosialisasi pemilu di Rutan dan Lapas Tanjungpura.
Petugas Lapas mengungkapkan bahwa mereka telah melakukan pendataan pemilih selama delapan bulan, namun menjelang tiga hari sebelum hari H, aturan berubah dan pemilih ditentukan berdasarkan status Warga Negara Indonesia (WNI), bukan dari data KTP.
“Kami sudah melakukan pendataan sejak lama, tapi menjelang pemungutan suara justru ada aturan yang menyebutkan bahwa pemilih bukan berdasarkan data KTP, melainkan status WNI.
Ini cukup membingungkan bagi kami di lapangan,” ujar salah satu petugas Lapas.
Evaluasi dan Masukan untuk Pilkada Lebih Baik
Selain persoalan di Lapas, berbagai masukan dan saran lainnya turut dibahas dalam FGD ini.
Ketua KPU Langkat, Dian Taufik Ramadhan, menyatakan bahwa FGD ini merupakan bagian dari transparansi KPU dalam meningkatkan kualitas pemilu ke depan.
“Kami menerima setiap masukan yang disampaikan. Evaluasi ini penting agar pelaksanaan Pilkada selanjutnya dapat berjalan lebih baik, lebih transparan, dan lebih efektif,” ujar Dian Taufik.
Ketua Bawaslu Langkat juga menegaskan pentingnya sinergi antara semua pihak agar setiap tahapan pemilu dapat berjalan dengan baik dan sesuai regulasi.
FGD ini menghasilkan sejumlah rekomendasi yang akan menjadi bahan evaluasi bagi KPU dan pihak terkait dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.
Dengan berbagai masukan yang telah diterima, diharapkan Pilkada selanjutnya dapat berjalan lebih profesional, transparan, dan semakin partisipatif.(yong)
