Langkat – METROLANGKAT.COM
Menjelang puncak Pilkada Langkat 2024, tensi politik kian memanas dengan munculnya dugaan kecurangan yang mulai menghantui jalannya proses demokrasi.
Sejumlah laporan dari berbagai pihak menyebutkan adanya tekanan terhadap kepala desa serta warga miskin yang menjadi sasaran intimidasi politik.
Dalam beberapa pekan terakhir, kepala desa di berbagai kecamatan dilaporkan mendapat tekanan dari pihak tertentu agar mendukung salah satu pasangan calon.
Beberapa di antaranya mengaku dipaksa berpihak dengan ancaman akan dicopot dari jabatannya jika tidak menuruti perintah.
“Kami diminta untuk mengarahkan warga agar memilih calon tertentu. Kalau menolak, ada ancaman jabatan kami akan dicabut.
Ini sangat berat bagi kami, apalagi sebagai pemimpin di desa, kami harus netral,” ungkap seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya.
Tidak hanya itu, tekanan politik juga merambah ke masyarakat miskin yang bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah.
Sejumlah warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan dikabarkan diminta untuk menunjukkan dukungan mereka kepada salah satu pasangan calon.
Jika tidak, mereka diancam akan dicabut dari daftar penerima bantuan.
“Waktu kami mengambil bantuan, ada yang datang dan bilang kalau kami tidak pilih calon tertentu, bantuan ini bisa dihentikan.
Kami jadi takut, karena hidup kami bergantung pada bantuan itu,” kata seorang ibu rumah tangga dari Kecamatan Hinai.
Dugaan kecurangan ini telah memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat.
Beberapa aktivis demokrasi dan tokoh masyarakat Langkat menyerukan perlunya pengawasan ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) agar Pilkada berjalan dengan adil dan demokratis.
“Sangat disayangkan jika Pilkada ini diwarnai kecurangan. Kepala desa seharusnya netral, tidak boleh dipaksa berpihak.
Program bantuan sosial juga tidak boleh digunakan sebagai alat politik untuk menekan warga,” ujar Rahman, salah satu tokoh masyarakat Langkat.
Pasangan calon yang merasa dirugikan dengan situasi ini pun mulai bersuara. Mereka mengingatkan bahwa penggunaan aparat pemerintah desa dan bantuan sosial untuk kepentingan politik adalah pelanggaran berat yang bisa merusak integritas Pilkada.
“Kami mengutuk keras segala bentuk intimidasi yang dilakukan kepada kepala desa dan masyarakat.
Ini jelas mencederai demokrasi kita. Pilkada harus berjalan secara adil, tanpa kecurangan atau tekanan dari pihak manapun,” tegas seorang juru bicara dari tim pasangan calon nomor urut 2.
Dengan meningkatnya tensi politik dan dugaan kecurangan yang kian marak, perhatian publik kini tertuju pada tindakan apa yang akan diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan Pilkada Langkat 2024 berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil.(Red)
