Langkat- METROLANGKAT.COM
Di tengah era digitalisasi yang semakin maju, langkah Sekretariat DPRD Kabupaten Langkat mengalokasikan anggaran sebesar Rp150 juta per tahun untuk mencetak majalah parlemen menuai sorotan tajam.
Majalah ini dinilai tidak memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat dan bahkan jarang dibaca oleh anggota DPRD itu sendiri, sehingga muncul dugaan bahwa program ini lebih berorientasi pada kepentingan tertentu dibandingkan kebutuhan riil masyarakat.
Digitalisasi vs Tradisi Cetak
Keputusan untuk tetap mencetak majalah di era serba digital ini dianggap tidak relevan oleh berbagai kalangan.
Dengan tingginya penetrasi internet dan mudahnya akses informasi melalui platform digital, penerbitan majalah fisik seperti ini dipandang sebagai pengeluaran yang tidak efisien.
“Rasanya aneh, di era di mana informasi dapat disebarluaskan secara digital dengan biaya jauh lebih murah, DPRD Langkat masih memilih untuk mencetak majalah fisik dengan anggaran sebesar itu.
Apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat?” ujar seorang pengamat kebijakan publik yang enggan disebutkan namanya.
Klarifikasi Sekwan DPRD Langkat
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Langkat, Drs. Basrah Pardomuan, memberikan penjelasan. Ia menyatakan bahwa majalah parlemen dicetak setiap dua bulan sekali dengan oplah 1.000 eksemplar per edisi.
“Majalah parlemen dicetak per dua bulan sekali dengan oplah 1.000 eksemplar. Biaya cetak per eksemplar sekitar Rp25.000,” jelas Basrah pada Jumat (13/12).
Dengan total enam edisi per tahun, jumlah keseluruhan cetakan mencapai 6.000 eksemplar dengan total biaya Rp150 juta.
Namun, Basrah tidak memberikan rincian lebih lanjut terkait distribusi majalah tersebut dan pihak-pihak yang menerima manfaatnya.
Sorotan Efisiensi dan Transparansi
Meski sudah ada klarifikasi dari Sekwan, kritik terkait efisiensi dan urgensi program ini tetap bergulir.
Banyak pihak mempertanyakan manfaat nyata dari majalah tersebut, mengingat rendahnya minat baca terhadap publikasi fisik di era modern ini.
“Kalau memang dicetak 6.000 eksemplar per tahun, siapa saja penerima majalah itu? Apakah benar sampai ke masyarakat atau hanya formalitas untuk menghabiskan anggaran?” tanya seorang aktivis lokal.
Dugaan Mark Up dan Desakan Audit
Publik juga mencium adanya indikasi markup dalam anggaran cetak majalah ini.
Dengan biaya cetak sebesar Rp25.000 per eksemplar, total Rp150 juta dinilai terlalu besar untuk majalah yang distribusinya tidak jelas.
Beberapa pihak mendesak agar dilakukan audit untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan dana tersebut.
“Jika dihitung, biaya itu tidak masuk akal untuk mencetak majalah yang mungkin tidak mencapai tangan masyarakat. Aparat penegak hukum harus turun tangan menyelidiki,” ujar seorang pemerhati anggaran daerah.
Saran Pengalihan ke Media Digital
Sebagai solusi, sejumlah pihak menyarankan agar DPRD Langkat beralih ke publikasi digital yang lebih murah, efisien, dan relevan dengan kondisi saat ini.
Media digital juga dinilai lebih mudah diakses oleh masyarakat luas, terutama generasi muda.
“Dengan anggaran lebih kecil, informasi DPRD bisa disampaikan melalui platform digital. Ini lebih relevan, transparan, dan efektif,” ungkap seorang praktisi media lokal.
Hingga kini, polemik cetak majalah ini terus menuai perhatian publik.
Masyarakat berharap transparansi dan evaluasi mendalam segera dilakukan untuk memastikan penggunaan APBD benar-benar efisien dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. (yg)
