Foto : Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Kota Binjai, Sanni Abdul Fattah, yang menilai turunnya tingkat kepuasan publik tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang dinilainya belum mampu diselesaikan pemerintah.(ist)
BINJAI – METROLANGKAT.COM
Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut mengalami penurunan hingga berada di angka 37 persen berdasarkan survei Tempo Data Science yang dirilis pada Agustus 2026.
Hasil survei tersebut menuai perhatian dari berbagai kalangan. Salah satunya Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Kota Binjai, Sanni Abdul Fattah, yang menilai turunnya tingkat kepuasan publik tidak terlepas dari sejumlah persoalan yang dinilainya belum mampu diselesaikan pemerintah.
Menurut Sanni, sejumlah program pemerintah dinilai belum tepat sasaran, sementara beberapa kebijakan dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia juga menyoroti persoalan utang negara dan kondisi perekonomian nasional.
“Tidak bisa kita pungkiri kalau saat ini rakyat memang tidak puas terhadap kinerja rezim Prabowo-Gibran. Dan juga harus kita akui bahwa banyak yang kecewa. Fenomena ini semakin lama bukan mengarah kepada Indonesia Emas, akan tetapi menjadi Indonesia Cemas,” ungkap Sanni saat dikonfirmasi awak media, Jumat (28/8/2026).
Menurutnya, ketidakpuasan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyentuh berbagai aspek lainnya, mulai dari hukum, etika, politik hingga komunikasi pemerintahan.
Dari sisi ekonomi, Sanni menyoroti kondisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta persoalan kemiskinan yang menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
“Dari segi ekonomi saja bisa kita lihat gimana rezim ini tidak becus dalam mengendalikan lemahnya Rupiah terhadap Dollar. Belum lagi tingkat kemiskinan yang semakin bertambah banyak,” tegasnya.
Selain itu, kenaikan harga sejumlah kebutuhan pangan juga menjadi sorotan. Menurut Sanni, tekanan harga kebutuhan pokok secara langsung dirasakan masyarakat dan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan.
“Harga pangan yang terus melonjak tinggi juga ikut disoroti. Akibatnya, rakyat bertambah susah. Ini masih dari segi ekonomi saja,” katanya.
Sanni menilai berbagai persoalan tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Ia juga mempertanyakan respons pemerintah terhadap berbagai kritik dan protes yang muncul terkait sejumlah program maupun kebijakan.
“Disaat program-programnya banyak yang diprotes oleh masyarakat, tapi mengapa belum ada tindakan yang serius dari rezim ini untuk mengatasi masalah. Hal inilah yang membuat banyak rakyat mengeluh atas kinerja rezim ini,” ujarnya.
Meski menyampaikan kritik, Sanni berharap kondisi tersebut tidak berlarut-larut. Ia berharap pemerintah mampu melakukan evaluasi dan menghadirkan kebijakan yang benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Ia juga berharap perekonomian nasional semakin membaik dan Indonesia tetap mampu mewujudkan cita-cita menuju Indonesia Emas 2045.
Survei Tempo Data Science
Sementara itu, Tempo Data Science diketahui merilis survei terbaru mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pada Agustus 2026.
General Manager Tempo Data Science, Khairul Anam, dalam rilis survei di Menteng, Jakarta, Rabu (26/8/2026), menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah berada di angka 37 persen.
Angka tersebut kemudian menjadi perhatian publik dan memunculkan beragam respons dari berbagai kalangan.
Bagi pemerintah, hasil survei tersebut menjadi salah satu gambaran mengenai persepsi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Sementara bagi publik, angka tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pemicu diskusi mengenai sejauh mana kebijakan pemerintah telah dirasakan manfaatnya.
Hingga berita ini diturunkan, kritik dan penilaian terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran masih menjadi bagian dari dinamika politik dan kebijakan nasional.(kus)
