Foto : Gubernur Sumut Bobby Nasution.(ist)
MEDAN – metrolangkat.com
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota lebih maksimal mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat kemampuan daerah membiayai pembangunan, di tengah capaian pendapatan yang masih harus digenjot hingga akhir 2026.
Hal itu disampaikan Bobby saat membuka Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota se-Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumut, Senin (31/8/2026).
Bobby mengatakan, realisasi PAD Sumut hingga 29 Agustus 2026 telah mencapai Rp3,8 triliun atau 55,81 persen dari target. Sedangkan realisasi pajak daerah mencapai Rp3,2 triliun atau 52,91 persen dari target sekitar Rp6,2 triliun.
Meski sudah melewati angka 50 persen, Bobby mengingatkan capaian tersebut belum menjadi alasan untuk berpuas diri.
“Kalau melihat sisa waktu yang ada, kita harus lebih gencar lagi. Capaian sampai bulan Agustus memang di atas 50 persen, tetapi kita tidak boleh lengah,” kata Bobby.
Menurutnya, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih menjadi sumber utama pembentuk PAD Sumut.
Karena itu, diperlukan kolaborasi antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian dan PT Jasa Raharja.
Bobby menjelaskan, sejak diberlakukannya mekanisme opsen pajak, bagian pajak kendaraan bermotor langsung diterima pemerintah kabupaten/kota.
Dengan demikian, daerah memiliki kepentingan besar untuk ikut mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan.
Pada 2025, Pemprov Sumut telah menyalurkan dana opsen pajak sekitar Rp1,3 triliun kepada pemerintah kabupaten/kota.
Sementara hingga Agustus 2026, realisasinya telah mencapai sekitar Rp919 miliar.
Namun, Bobby menyoroti rendahnya realisasi dana cost sharing dari pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor.
Dari kebutuhan alokasi cost sharing sebesar Rp52,99 miliar, pemerintah kabupaten/kota baru menganggarkan sekitar Rp21,47 miliar. Realisasinya pun masih sangat minim.
“Ini harus menjadi perhatian bersama. Karena manfaat opsen pajak langsung diterima daerah, maka upaya peningkatan penerimaan pajaknya juga harus menjadi tanggung jawab bersama,” tegasnya.
Salurkan DBH Rp350 Miliar
Dalam rapat tersebut, Bobby juga menyerahkan Dana Bagi Hasil (DBH) pajak provinsi tahun 2026 sebesar Rp350 miliar kepada 33 pemerintah kabupaten/kota di Sumut.
Bobby mengatakan, dana tersebut merupakan bagian dari total DBH yang akan disalurkan Pemprov Sumut hingga akhir tahun.
“Masih ada sekitar Rp1 triliun lagi yang akan kami salurkan sampai akhir tahun, tentu bergantung pada realisasi pendapatan daerah,” ujarnya.
Selain mengandalkan sektor pajak, Bobby meminta pemerintah daerah mulai mencari sumber-sumber pendapatan alternatif melalui berbagai skema pembiayaan kreatif.
Menurutnya, ketergantungan terhadap pajak harus dikurangi agar masyarakat tidak terus terbebani.
“Kita harus kreatif mencari sumber pendapatan selain pajak. Kalau semua dibebankan dari pajak, masyarakat akan terbebani,” katanya.
Kemendagri Dorong BUMD dan Aset Daerah
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengapresiasi langkah Pemprov Sumut menggelar rapat koordinasi bersama seluruh kepala daerah.
Menurut Fatoni, sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci meningkatkan penerimaan daerah, khususnya dari PKB dan BBNKB yang memberikan kontribusi besar terhadap PAD.
“ Kabupaten dan kota harus aktif karena hasil opsen pajak sekarang langsung diterima daerah. Jika penerimaan meningkat, maka kemampuan daerah membiayai pembangunan juga akan semakin besar,” kata Fatoni.
Ia juga mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan sumber pembiayaan lain, seperti BUMD, BLUD, aset daerah, kerja sama dengan badan usaha, CSR hingga penguatan peran Baznas.
Sementara itu, Kepala Bapenda Sumut Sutan Tolang Lubis mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat,
Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, kepolisian, PT Jasa Raharja dan pemangku kepentingan lainnya.
Menurut Sutan, sektor kendaraan bermotor masih menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah sehingga membutuhkan dukungan bersama,
mulai dari pemutakhiran data kendaraan, peningkatan kesadaran wajib pajak hingga perbaikan kualitas pelayanan.
“Optimalisasi penerimaan membutuhkan dukungan bersama dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor,
penerimaan opsen, pemutakhiran data kendaraan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penguatan kualitas pelayanan,” kata Sutan.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu meningkatkan penerimaan PKB, BBNKB maupun sektor pajak daerah lainnya sebagai sumber PAD Sumatera Utara.(wis)
