Kepala Desa Langkat ‘Jual’ Suara Rakyat: Pilkada Jadi Ajang Politik Uang

Darwis Sinulingga

- Jurnalis

Selasa, 26 November 2024 - 06:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Cuplikan video yang memperlihatkan politik uang dari salah satu paslon

Cuplikan video yang memperlihatkan politik uang dari salah satu paslon

Langkat – METROLANGKAT.COM

Pilkada Langkat 2024 semakin memperlihatkan wajah demokrasi yang terpuruk.

Jelang pencoblosan, dugaan praktik politik uang kian merajalela, melibatkan kepala desa sebagai mesin penggerak salah satu pasangan calon nomor urut 01, H. Syah Afandin dan Tiorita Beru Surbakti.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa beberapa kepala desa di Langkat Hulu, termasuk di Brandan, secara terang-terangan membagi-bagikan uang kepada warga demi mendulang suara.

Modus operandi ini sederhana namun berbahaya. Warga menerima amplop putih berisi uang Rp 50 ribu dan kartu nama Paslon 01 yang harus dicoblos.

Sebuah angka kecil yang digunakan untuk membeli masa depan Langkat selama lima tahun ke depan.

Ini bukan sekadar pelanggaran pemilu; ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi dan hak pilih rakyat.

Aparat desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga netralitas dan integritas proses demokrasi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.

Baca Juga :  GERAM Desak Camat Batalkan Mutasi Sepihak Kades Bekulap, Soroti Transparansi Dana Desa

Kepala desa, yang memiliki kewajiban untuk bersikap netral, justru berubah menjadi mesin politik praktis yang digerakkan untuk kepentingan Paslon tertentu.

Hal ini menodai kepercayaan publik dan menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi Pilkada.

Serangan politik uang ini bukan sekadar upaya meraih kemenangan secara tidak sah; ini adalah penghinaan terhadap masyarakat.

Amplop berisi Rp 50 ribu mungkin terlihat menggiurkan bagi sebagian warga, tetapi harganya sangat mahal: lima tahun penderitaan di bawah pemerintahan yang lahir dari praktik kotor.

Ini bukan investasi untuk kesejahteraan, melainkan jebakan yang memperpanjang siklus korupsi dan ketidakadilan.

Pilkada tinggal beberapa jam lagi. Pertanyaannya, apakah demokrasi di Langkat masih bisa diharapkan berjalan dengan jujur dan adil?

Baca Juga :  NasDem Pilih Syah Afandin-Tiorita, Pengamat: Adli Tama Sembiring Potensi Besar yang Terabaikan

Dengan keterlibatan aparat desa dalam praktik kotor ini, harapan itu semakin tipis. Namun, kunci perubahan tetap ada di tangan masyarakat.

Kepada warga Langkat, waspadalah terhadap politik uang. Jangan biarkan suara Anda dibeli dengan harga murah.

Lima puluh ribu rupiah hanya bertahan sesaat, tetapi keputusan yang diambil hari ini akan menentukan nasib Langkat lima tahun ke depan.

Pilihlah pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bersih, bukan dari amplop dan intimidasi.

Demokrasi bukan sekadar proses memilih; ini adalah tentang harga diri dan masa depan kita semua.

Jangan biarkan Langkat jatuh ke tangan yang salah karena tergoda oleh uang recehan. Mari pertahankan martabat demokrasi, dan tolak segala bentuk politik uang!. (**)

Follow WhatsApp Channel www.metrolangkat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

NasDem Sumut Bela Ricky Anthony, Sebut Kritik ke Bobby Sikap Partai
PKB Binjai Optimistis Rebut Kursi DPRD pada Pileg 2029
“Patih Cekgu di Negeri Kelayau: Ketika Menjilat Lebih Berharga daripada Kompetensi”
Gubsu Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemprov Sumut Bukukan Surplus Rp521,494 Miliar
Kasus Korupsi MBG Meluas, Sony Sonjaya Sebut Banyak Pihak Terlibat
Kasus MBG Diusut Kejagung, KPK Pilih Mundur Sementara dari Penyelidikan
Bobby : Zulhas Banyak Ajarkan Saya Politik
Jalin Silaturahmi, PCNU Langkat Siap Bersinergi dengan Ricky Anthony
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 30 Juli 2026 - 11:47 WIB

NasDem Sumut Bela Ricky Anthony, Sebut Kritik ke Bobby Sikap Partai

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:03 WIB

PKB Binjai Optimistis Rebut Kursi DPRD pada Pileg 2029

Jumat, 17 Juli 2026 - 14:49 WIB

“Patih Cekgu di Negeri Kelayau: Ketika Menjilat Lebih Berharga daripada Kompetensi”

Rabu, 1 Juli 2026 - 18:26 WIB

Gubsu Sampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Pemprov Sumut Bukukan Surplus Rp521,494 Miliar

Kamis, 18 Juni 2026 - 13:06 WIB

Kasus Korupsi MBG Meluas, Sony Sonjaya Sebut Banyak Pihak Terlibat

Berita Terbaru