Binjai – Metrolangkat.com
Gelombang polemik penggusuran pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Olahraga, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, memantik reaksi keras dari legislatif.
Wakil Ketua DPRD Binjai, Hairil Anwar, turun langsung menemui para pedagang, Rabu (8/4), sebagai bentuk empati sekaligus tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat.
Kedatangan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyusul kabar penggusuran yang dilakukan Pemerintah Kota Binjai melalui tim terpadu terhadap puluhan pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di kawasan sekitar Masjid Agung.
“Kedatangan saya hari ini di seputaran Masjid Agung karena menjadi salah satu lokasi yang ditertibkan oleh Pemko Binjai atas instruksi wali kota dengan alasan penegakan Perda,” ujar Hairil.
Tak sekadar meninjau, Hairil juga menyerap langsung aspirasi para pedagang yang berharap dapat kembali berjualan di tengah tekanan ekonomi yang kian berat.
Ia menilai, kebijakan penggusuran tidak boleh hanya berlandaskan aturan semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan.
“Kita berharap pemerintah, terutama wali kota, tidak hanya membaca Perda, tetapi juga menggunakan hati nurani.
Masyarakat yang kesulitan mencari pekerjaan harus difasilitasi,” tegasnya.
Hairil bahkan berencana memanggil Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai untuk meminta penjelasan atas kebijakan tersebut.
Ia juga membuka kemungkinan menggunakan hak interpelasi terhadap Amir Hamzah selaku Wali Kota Binjai jika dinilai perlu.
“Kalau alasannya ketertiban, cukup ditertibkan, bukan langsung digusur. Komunikasi adalah solusi terbaik, misalnya dengan pembatasan area berjualan,” tambahnya.
Menurutnya, penggusuran bukan solusi jangka panjang. Pemerintah seharusnya hadir memberikan pembinaan, fasilitas, hingga alternatif lokasi yang layak bagi para pelaku UMKM.
“Saya menilai kebijakan ini tidak matang, tapi langsung dieksekusi dan akhirnya mengorbankan rakyat kecil,” ujarnya dengan nada tegas.
Di sisi lain, para pedagang mengaku baru kali ini mendapat perhatian langsung dari wakil rakyat pasca penggusuran yang terjadi usai Lebaran lalu.
Firman, salah satu pedagang yang akrab disapa Wak Maman, mengungkapkan bahwa sebelumnya mereka telah menerima surat teguran dari Satpol PP.
Dalam surat itu, pedagang diperbolehkan berjualan asalkan tidak permanen dan tidak meninggalkan barang.
Namun, kurangnya respons dari sebagian pedagang terhadap peringatan tersebut berujung pada tindakan penggusuran.
“Sudah ada tiga kali surat, tapi tidak direspons. Akhirnya setelah Lebaran kami digusur semua,” ungkapnya.
Pasca penggusuran, para pedagang membentuk perkumpulan PKL dan menunjuk Wak Maman sebagai ketua untuk memperjuangkan nasib mereka. Mereka juga telah berkoordinasi dengan pihak kecamatan.
Meski sempat ditawarkan relokasi ke kawasan Jalan Bejomuna, pedagang menolak karena lokasi dinilai sepi pembeli.
Mereka berharap bisa kembali berjualan di lokasi semula, meski hanya sementara.
“Kami mohon kepada BKM Masjid Agung agar memberi keringanan. Ada 68 pedagang di sini, semuanya warga setempat,” kata Wak Maman.
Situasi semakin memanas setelah muncul spanduk larangan berjualan di area masjid yang diduga dipasang oleh pihak BKM.
Spanduk tersebut akhirnya dicopot oleh pedagang usai komunikasi dengan Hairil Anwar.
Kini, nasib puluhan pedagang tersebut masih menggantung. Di tengah tarik-menarik antara penegakan aturan dan tuntutan ekonomi rakyat kecil,
publik menanti langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan solusi yang adil dan manusiawi. (Kus)
