Foto : Temu Pers bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Kegiatan ini difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut yang berlangsung di Lobby Dekranasda Lantai 1 Kantor Gubernur Sumut Jalan Diponengoro Nomor 30 Medan, Rabu(16/9/2026).(ist)
MEDAN – metrolangkat.com
Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumatera Utara terus dikebut Pemerintah Provinsi Sumut.
Sepanjang 2026, Pemprov Sumut telah menyalurkan anggaran Rp49,53 miliar untuk mendukung program tersebut. Dana itu diperuntukkan bagi 104.426 siswa di 293 SMA, SMK dan SLB Negeri yang tersebar di 10 kabupaten/kota.
Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Terang Dewi Susanti Ujung, mengatakan PUBG menjadi salah satu program prioritas pemerintah provinsi untuk memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban masyarakat.
“Progres pelaksanaan program PHTC Bapak Gubernur Sumut, yakni PUBG di tahun 2026 sudah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 ke 10 kabupaten/kota di Sumut.
Jumlah penerima manfaat program ini sebanyak 293 sekolah dan 104.426 siswa,” ujar Terang dalam konferensi pers Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Rabu (16/9/2026).
Program tersebut memberikan pembebasan biaya SPP bagi siswa sekolah negeri yang menjadi penerima manfaat.
Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA/SMK/SLB Negeri yang disahkan pada Juni 2026.
Terang menjelaskan, penerima manfaat tahun ini difokuskan pada lima daerah di Kepulauan Nias dan lima daerah yang terdampak bencana.
Dinas Pendidikan Sumut telah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah penerima manfaat pada tahun ajaran baru 2026. Program tersebut dijadwalkan mulai berjalan efektif pada Oktober 2026.
Tak hanya menyalurkan anggaran, Disdik Sumut juga melakukan pendampingan kepada sekolah, mulai dari penyusunan rencana kegiatan, penginputan, pencairan dana hingga pengawasan penggunaan anggaran.
Target Pendidikan Gratis Merata hingga 2029
Pemprov Sumut menargetkan program PUBG terus diperluas hingga seluruh SMA, SMK dan SLB Negeri di Sumatera Utara.
Pada 2027, cakupan penerima manfaat akan diperluas ke wilayah Pantai Barat, selain tetap mencakup Kepulauan Nias dan lima daerah terdampak bencana.
Kemudian pada 2028, program akan diperluas ke wilayah Pantai Timur, dan pada 2029 ditargetkan menjangkau wilayah Dataran Tinggi.
“Dengan begitu diharapkan seluruh SMA/SMK/SLB Negeri di Sumut keseluruhannya sudah menerima dana PUBG yang diprogramkan Bapak Gubernur,” kata Terang.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Sumut, M. Basir S. Hasibuan, mengatakan masyarakat menyambut positif program tersebut, terutama di Kepulauan Nias.
Menurutnya, pembebasan biaya pendidikan membuat siswa dapat lebih fokus menjalankan kewajibannya sebagai pelajar.
“Mereka sangat senang karena siswa tidak lagi dibebankan biaya tambahan. Mereka murni tugasnya datang ke sekolah untuk belajar dan meningkatkan kompetensi,” ujar Basir.
Tak Hanya SPP, Infrastruktur Sekolah Juga Diperhatikan
Pemprov Sumut juga mengklaim perhatian terhadap sektor pendidikan tidak berhenti pada pembebasan biaya SPP.
Intervensi juga dilakukan terhadap sarana dan prasarana sekolah yang mengalami kerusakan, termasuk melalui rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru.
Basir mengatakan respons masyarakat terhadap program pendidikan tersebut cukup positif.
“Respons masyarakat sangat luar biasa. Insya Allah tahun 2029, cita-cita pendidikan gratis di Sumut akan terpenuhi melalui intervensi program PUBG ini,” katanya.
Dengan target perluasan hingga 2029, PUBG diproyeksikan menjadi salah satu instrumen Pemprov Sumut untuk memperluas akses pendidikan negeri sekaligus mengurangi beban biaya yang harus ditanggung keluarga siswa.
Namun, efektivitas program nantinya tidak hanya akan diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan dan jumlah siswa penerima manfaat, tetapi juga dari ketepatan sasaran, transparansi penggunaan dana, serta dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Sumatera Utara.(wis)
