SIMALUNGUN – metrolangkat.com
Muhammad Bobby Afif Nasution menyoroti masih terjadinya kelangkaan minyak goreng di Sumatera Utara, meski daerah ini merupakan salah satu penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia.
Menurut Bobby, kondisi tersebut menjadi ironi karena masyarakat di daerah penghasil sawit justru kerap kesulitan mendapatkan minyak goreng.
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat membuka Pekan Inovasi dan Investasi Sumatera Utara (PISU) 2026 ke-12 yang dirangkai dengan pencanangan Sensus Ekonomi 2026 di Open Stage Parapat, Kabupaten Simalungun, Kamis (11/6/2026).
“Kita daerah penghasil sawit, tetapi masih ada persoalan ketersediaan minyak goreng. Ibarat tikus mati di lumbung padi.
Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Bobby. Bobby mengatakan banyak perusahaan sawit dan minyak goreng besar beroperasi di Sumatera Utara.
Namun, distribusi minyak goreng selama ini dinilai lebih banyak mengalir ke daerah dengan harga jual lebih tinggi seperti Pulau Jawa dan kawasan Indonesia Timur.
Akibatnya, daerah penghasil sawit seperti Sumut justru kerap mengalami keterbatasan pasokan minyak goreng di pasaran.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumut sedang mengkaji skema agar sebagian produksi crude palm oil (CPO) dapat diolah dan dipasarkan terlebih dahulu di daerah asal produksi.
Bobby menyebut skema itu mirip dengan Domestic Market Obligation (DMO), namun difokuskan khusus bagi daerah penghasil sawit atau disebut Domestic Market Obligation Daerah (DMOD).
“Jangan sampai kita sebagai daerah penghasil malah kesulitan mencari minyak goreng,” ujarnya.
Menurut Bobby, nantinya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa dilibatkan untuk menampung dan mendistribusikan minyak goreng kepada masyarakat sehingga pasokan lebih terjamin dan harga lebih stabil.
Selain membahas minyak goreng, Bobby juga mengajak seluruh kepala daerah di Sumatera Utara mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ia menilai data sensus ekonomi sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.
“Data sensus ekonomi ini menjadi landasan penting agar kebijakan pemerintah sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Bobby juga mendorong pemerintah daerah memperkuat iklim investasi dan membantu pelaku UMKM naik kelas melalui penyusunan studi kelayakan usaha atau feasibility study (FS).
Menurutnya, banyak produk UMKM Sumut memiliki kualitas yang baik, namun belum didukung presentasi bisnis yang mampu menarik investor.
“Produk UMKM kita sebenarnya bagus. Tinggal bagaimana dipresentasikan secara profesional agar investor tertarik,” pungkasnya.(Wis)
