Foto : Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.(istimewa)
MEDAN – metrolangkat.com
Semangat perubahan dari generasi muda mewarnai Sharing Session Youth City Changers (YCC) APEKSI 2026 di Hotel Le Polonia, Medan, Minggu (28/6/2026).
Di hadapan ratusan peserta dari berbagai kota di Indonesia, para narasumber berbagi pengalaman dan strategi membangun kota tangguh melalui kepemimpinan, kolaborasi, serta kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
Kegiatan bertema “Inspirasi Kota Tangguh” itu merupakan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI 2026.
Hadir sebagai narasumber Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Turut hadir Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan, serta para delegasi Youth City Changers.
Dalam paparannya, Rico Waas mengisahkan pengalaman Kota Medan menghadapi banjir besar pada 27 November 2025 yang disebut sebagai salah satu bencana terburuk dalam sejarah kota tersebut.
Curah hujan tinggi selama tiga hari menyebabkan banjir merendam 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan.
Menurut Rico Waas, bencana itu menunjukkan pentingnya koordinasi cepat antarlembaga. Pemerintah Kota Medan segera mengumpulkan Forkopimda,
organisasi perangkat daerah, dan para camat untuk memetakan wilayah terdampak, mengevakuasi warga, serta menyiapkan langkah penanganan darurat.
Namun, tantangan terbesar justru datang dari rendahnya kesiapsiagaan masyarakat.
“Banyak warga awalnya menolak dievakuasi karena mengira air akan segera surut. Ketika air naik drastis, barulah mereka meminta bantuan dalam kondisi yang sudah sangat berbahaya,” ujarnya.
Pemko Medan kemudian mengaktifkan Belanja Tidak Terduga (BTT), mendirikan posko bencana, mengerahkan seluruh perangkat daerah, serta mempercepat proses evakuasi dan distribusi bantuan.
“Pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP) kebencanaan sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat,” kata Rico Waas.
Ia juga mengungkapkan tantangan besar pascabanjir. Volume sampah yang biasanya berkisar 1.500–1.700 ton per hari melonjak menjadi sekitar 6.000–6.500 ton per hari, sehingga memperberat proses pemulihan sekaligus meningkatkan risiko munculnya penyakit.
Karena itu, menurut Rico Waas, penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah semata, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan relawan, komunitas, dunia usaha, dan masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan pentingnya mitigasi sebelum bencana terjadi.
Berbekal pengalaman menghadapi tsunami dan banjir, Banda Aceh terus memperkuat sistem peringatan dini, jalur evakuasi, rumah pompa, serta edukasi kebencanaan berbasis keluarga dan sekolah.
“Kesiapsiagaan harus menjadi budaya. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan saat gempa, saat banjir, ke mana harus evakuasi, dan bagaimana melindungi diri,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa setiap bencana merupakan ujian terhadap kualitas sistem pemerintahan, kepemimpinan, komunikasi, kebersamaan, dan pengelolaan data.
“Bencana adalah ujian bagi sistem. Kota yang sistemnya kuat akan pulih lebih cepat. Tapi kota dengan sistem lemah akan lebih lama bangkit,” kata Bima.(wis)
