Langkat – METROLANGKAT.COM
Puluhan tenaga kesehatan aparatur sipil negara (ASN Nakes) dari 32 puskesmas se-Kabupaten Langkat mendatangi Komisi II DPRD Langkat, Rabu (27/8/2025).
Mereka menyampaikan keresahan atas isu pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang santer dikaitkan dengan rencana pembiayaan pengangkatan tenaga paruh waktu (R3 dan R4).
Dalam audiensi yang dipimpin Ketua Komisi II DPRD Langkat, Sedarita Ginting, SH, MH, didampingi Sekretaris Komisi II H. Arifuddin serta anggota Komisi II Elfa Susanna, M.Kes
para tenaga kesehatan menegaskan keberatan mereka terhadap wacana pengurangan tunjangan.
“TPP adalah penunjang kinerja dan motivasi kami. Kami tidak menolak pengangkatan tenaga R3 dan R4, tapi jangan sampai hak yang sudah kami terima justru dikurangi,” tegas salah seorang perwakilan Nakes.
Mereka juga mempertanyakan dasar regulasi terkait isu tersebut, sekaligus meminta kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.
Menanggapi hal itu, Sedarita Ginting menekankan pentingnya transparansi. “Isu ini harus ditempatkan secara objektif agar tidak menimbulkan benturan.
Kami akan mengundang Dinas Kesehatan dan BPKAD untuk memberikan penjelasan lebih lanjut,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Langkat, dr. Juliana, yang turut hadir, memastikan tidak ada kebijakan pemotongan TPP bagi ASN Nakes.
“TPP tetap berjalan sesuai Peraturan Bupati Langkat Nomor 2 Tahun 2025.
Memang ada persiapan anggaran Rp13 miliar untuk tenaga paruh waktu, namun hal itu tidak akan mengurangi hak ASN Nakes,” jelasnya.
Komisi II DPRD Langkat mengapresiasi sikap para tenaga kesehatan yang menyampaikan aspirasi secara terbuka dan berkomitmen mengawal agar informasi yang benar sampai ke seluruh puskesmas.
“Yang paling penting, pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap harus ditingkatkan,” pungkas Sedarita.
Sementara itu, perwakilan Nakes menyampaikan terima kasih atas respon DPRD dan Dinas Kesehatan, sekaligus berharap komitmen ini dapat menjamin tidak adanya pemotongan TPP di kemudian hari.(Yong)
