Binjai – metrolangkat.com
Politisi senior Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyempatkan diri bertemu dengan Ardiansyah Putra (26), warga Jalan Teuku Umar, Kelurahan Nangka, Kecamatan Binjai Utara, yang sebelumnya sempat ditahan di Phnom Penh, Kamboja dan kesulitan kembali ke Indonesia.
Pertemuan berlangsung di Marhaba Cafe, Jalan T Imam Bonjol, Kelurahan Tanjung Timur, Kecamatan Binjai Selatan, Sabtu (9/5/2026). Turut hadir orang tua, abang dan kakak Ardiansyah.
“Alhamdulillah, hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan Ardiansyah dan keluarganya sembari syukuran karena dia sudah kembali ke kampung halamannya dan berkumpul bersama keluarga,” ujar Doli.
Wakil Ketua Baleg DPR RI itu mengaku bersyukur Ardiansyah pulang dalam kondisi sehat.
Sebelumnya, dirinya bersama sejumlah kader Partai Golkar telah berupaya membantu mencari solusi agar Ardiansyah dapat dipulangkan ke Indonesia.
“Sebelumnya kita bersama politisi Partai Golkar seperti Ketua DPRD Binjai Ibu Tini, anggota DPRD Sumut Pak Cok A’ang
dan pengurus partai lainnya berkunjung ke rumah Ardiansyah untuk mencari solusi agar dia bisa kembali. Alhamdulillah sekarang sudah pulang dan dalam keadaan sehat,” katanya.
Terkait kabar adanya warga Binjai yang meninggal dunia di Kamboja dan jasadnya belum dapat dipulangkan karena terkendala biaya, Doli mengaku baru mengetahui informasi tersebut.
Meski demikian, ia menegaskan akan berupaya membantu sesuai kapasitasnya sebagai anggota DPR RI.
“Saya baru tahu kabar ini sekarang. Namun sebagai anggota DPR RI, kami akan berusaha semaksimal mungkin membantu karena ini juga menjadi tanggung jawab kita,” tegasnya.
Doli juga menyoroti informasi adanya sejumlah warga Binjai yang kini berada di penampungan di Phnom Penh karena tidak memiliki visa. Ia meminta data lengkap agar dapat ditindaklanjuti.
“Kita prihatin. Untuk itu kami akan berusaha membantunya,” ujar pria yang juga menjabat Korbid Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera DPP Partai Golkar tersebut.
Dalam kesempatan itu, Doli turut menanggapi polemik penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Binjai yang belakangan menuai penolakan dari pedagang.
Menurutnya, penataan kota memang penting dilakukan, namun pemerintah juga harus memastikan solusi bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari berdagang.
“Pedagang kaki lima juga warga negara Indonesia. Mereka berjualan untuk menghidupi keluarganya. Kalau penertiban tujuannya untuk keindahan dan keamanan kota, pemerintah juga harus menyiapkan solusi,” katanya.
Ia meminta pemerintah daerah membangun komunikasi yang baik dengan para pedagang serta menyediakan lokasi relokasi yang layak agar masyarakat tetap dapat mencari nafkah.
“Pemerintah tidak bisa lepas tanggung jawab. Kalau sekarang mereka hanya mampu berdagang, ya harus kita ayomi dan sediakan tempat yang lebih layak,” tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Binjai Kristina Gusuartini br Surbakti, anggota DPRD Sumut HM Yusuf, anggota DPRD Langkat dan Binjai, pengurus Partai Golkar Sumut H Zainuddin Purba SH, serta sejumlah kader Partai Golkar lainnya.(Kus/wis)
