MEDAN – metrolangkat.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat komitmen meningkatkan kualitas permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
Melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Infrastruktur Strategis Terintegrasi (INSTANSI), tahun 2026 Pemprov Sumut merealisasikan rehabilitasi rumah tidak layak huni hingga penyaluran ribuan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkimsu) Sumut, Bustami Rangkuti, menyebut tahun ini sebanyak 440 unit rumah tidak layak huni direhabilitasi dan tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
“Program rehabilitasi rumah tidak layak huni merupakan salah satu PHTC Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut dan tahun 2026 ini ada sebanyak 440 unit yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Sumut,” ujar Bustami dalam konferensi pers yang digelar di Lobby Dekranasda Kantor Gubernur Sumut, Kamis (21/5/2026).
Daerah penerima program rehabilitasi tersebut meliputi Deliserdang, Langkat, Binjai, Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Tebingtinggi, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Selatan, Padanglawas Utara, Sibolga, Toba, Nias Selatan, Nias Barat, Nias, dan Serdangbedagai.
Selain rehabilitasi rumah, Pemprov Sumut juga menjalankan program pemugaran dan peremajaan kawasan kumuh. Pemugaran dilakukan di kawasan seluas 15,05 hektare yang tersebar di Labuhanbatu Utara,
Serdangbedagai, Tebingtinggi, Mandailing Natal, dan Tapanuli Tengah. Sementara program peremajaan kawasan kumuh menyasar area 21,25 hektare di Asahan, Samosir, Simalungun, dan Batubara.
Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga menyiapkan pembangunan 100 unit rumah khusus hunian tetap bagi korban bencana di Langkat, serta dukungan sarana dan prasarana umum pada 48 titik di lima daerah, yakni Serdangbedagai, Simalungun, Samosir, Deliserdang, dan Langkat.
“Tahun ini juga akan dibangun rumah khusus hunian tetap untuk korban bencana sebanyak 100 unit di Langkat dan dukungan prasarana umum di 48 lokasi,” kata Bustami.
Di sisi lain, program KPR Sejahtera FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga terus berjalan. Hingga tahun ini, sebanyak 7.157 unit rumah subsidi telah direalisasikan di berbagai daerah di Sumatera Utara.
Realisasi terbesar tercatat di Deliserdang sebanyak 2.936 unit, disusul Pematangsiantar 831 unit, Serdangbedagai 630 unit, Asahan 425 unit, Medan 415 unit, Binjai 412 unit, Batubara 298 unit, serta Simalungun 247 unit.
Bustami menjelaskan, penerima subsidi perumahan harus memenuhi sejumlah syarat, di antaranya belum pernah menerima bantuan pembiayaan rumah dari pemerintah, belum memiliki rumah, serta memiliki penghasilan maksimal Rp8 juta per bulan.
“Kami terus berkomitmen meningkatkan kualitas permukiman yang layak, terjangkau, dan inklusif melalui penyediaan hunian murah guna mendukung target pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya.(Wis)
