Foto : Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mempertahankan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas demi menjamin masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata.(Ist)
Stabat – metrolangkat.com
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mempertahankan Program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas demi menjamin masyarakat tetap memperoleh layanan kesehatan yang mudah, cepat, dan merata.
Komitmen tersebut disampaikan Tiorita saat menerima audiensi Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan beserta jajaran di Ruang Kerja Plt. Bupati Langkat, Kamis (23/7/2026). Pertemuan membahas keberlanjutan kerja sama UHC Prioritas yang menjadi salah satu program strategis Pemkab Langkat dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Medan, dr. Yasmine R. Harahap, mengatakan Kabupaten Langkat hingga kini masih berstatus UHC Prioritas, yang menunjukkan tingginya cakupan perlindungan kesehatan bagi masyarakat melalui Program JKN.
Menurutnya, untuk mempertahankan status tersebut, daerah harus memenuhi sejumlah indikator, di antaranya tingkat kepesertaan JKN mencapai 98,60 persen dari total penduduk serta tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.
Melalui skema UHC Prioritas, masyarakat yang belum terdaftar maupun peserta yang kepesertaannya tidak aktif dapat langsung didaftarkan atau diaktifkan kembali sehingga bisa segera memperoleh layanan kesehatan saat dibutuhkan.
“Kami berharap dukungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk melanjutkan kerja sama UHC Prioritas. Program ini sangat membantu masyarakat karena memberikan kemudahan akses pelayanan kesehatan secara cepat dan tepat,” ujar Yasmine.
Dalam audiensi tersebut juga disampaikan bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) UHC Prioritas yang berlaku sejak 1 Januari 2026 akan berakhir pada 30 September 2026, sehingga diperlukan langkah-langkah persiapan untuk memperpanjang kerja sama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti.
BPJS Kesehatan juga mengapresiasi komitmen Pemkab Langkat yang dinilai konsisten memenuhi kewajiban pembayaran iuran JKN hingga tahun 2025, sehingga perlindungan kesehatan masyarakat dapat berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil Analisis Fiskal Program Langkat Sehat Tahun 2026, kebutuhan anggaran untuk mendukung keberlanjutan program jaminan kesehatan masyarakat mencapai Rp88,09 miliar.
Menanggapi hal itu, Tiorita menegaskan bahwa Pemkab Langkat akan terus mengupayakan keberlanjutan program karena manfaatnya telah dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pemerintah Kabupaten Langkat berkomitmen mendukung keberlanjutan UHC Prioritas. Program ini telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat, sehingga kami akan mengupayakan langkah-langkah terbaik agar kerja sama ini dapat terus dilanjutkan,” tegas Tiorita.
Ia menambahkan, Pemkab Langkat akan memperkuat koordinasi dengan BPJS Kesehatan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan pemerintah pusat agar keberlanjutan program tetap berjalan sesuai kemampuan fiskal daerah.
“Kami optimistis, melalui sinergi dan kolaborasi yang baik, keberlanjutan UHC Prioritas dapat terus dipertahankan sehingga masyarakat Langkat tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan berkualitas. Kesehatan masyarakat adalah investasi pembangunan yang harus terus kita jaga bersama,” ujarnya.
Audiensi berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan semangat kolaborasi. Turut mendampingi Plt. Bupati Langkat, Sekretaris Daerah H. Amril, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat H. Rudi Kinandung, Kepala Dinas Sosial Taufik Rieza, Kepala Dinas Kominfo Wahyudiharto, Kepala Dinas Kesehatan dr. Juliana, serta Kepala BPKAD M. Iskandarsyah.(Wis)
