Foto : Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, S.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) 2027, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Langkat, Kamis (12/11/2026).(ist)
STABAT – metrolangkat.com
Pemerintah Kabupaten Langkat memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,04 triliun. Dari total tersebut, belanja operasi masih mendominasi dengan alokasi mencapai Rp1,69 triliun.
Besaran anggaran tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, S.H., dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (R-APBD) 2027, di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Langkat, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota DPRD, Forkopimda Plus, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, dan para camat se-Kabupaten Langkat.
Dalam nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.042.939.286.280 atau sekitar Rp2,04 triliun.
Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp342.330.925.525 dan pendapatan transfer sebesar Rp1.700.608.360.755.
Dengan komposisi tersebut, pendapatan transfer masih menjadi penopang utama keuangan daerah. Sementara kontribusi PAD menjadi salah satu sektor yang perlu terus diperkuat untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Langkat.
Pemkab Langkat menyatakan akan mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah, termasuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang selama ini belum maksimal.
Di sisi belanja, Pemkab Langkat mengalokasikan anggaran sebesar Rp2.036.189.286.280 atau sekitar Rp2,03 triliun.
Dari jumlah itu, belanja operasi mencapai Rp1.699.099.508.355. Anggaran ini mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
Selanjutnya, belanja modal dialokasikan sebesar Rp112.876.550.702 untuk mendukung pembangunan dan pengadaan aset daerah, mulai dari tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan hingga infrastruktur lainnya.
Sementara belanja tidak terduga disiapkan sebesar Rp9.383.500.000 untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak maupun keadaan darurat yang tidak dapat diprediksi.
Adapun belanja transfer direncanakan sebesar Rp214.829.727.223, yang terdiri atas belanja bagi hasil dan bantuan keuangan.
Pada sektor pembiayaan, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan nihil. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp6.750.000.000 dialokasikan untuk penyertaan modal daerah.
Dengan demikian, terdapat selisih lebih antara pendapatan dan belanja sebesar Rp6,75 miliar yang digunakan untuk membiayai penyertaan modal tersebut sehingga struktur R-APBD 2027 berada dalam posisi berimbang.
Dalam arah kebijakan anggaran, Pemkab Langkat menyebut belanja daerah akan diprioritaskan untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan jaminan sosial.
Penyusunan Nota Keuangan R-APBD 2027 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Usai penyampaian nota keuangan, rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Langkat terhadap Ranperda APBD 2027.
Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam proses pembahasan anggaran. Setiap fraksi memiliki kesempatan menyampaikan masukan, kritik, saran dan catatan terhadap kebijakan pendapatan maupun alokasi belanja yang direncanakan pemerintah daerah.
Seluruh pandangan fraksi selanjutnya akan menjadi bahan pembahasan bersama pihak eksekutif, termasuk melalui Badan Anggaran DPRD, sebelum Ranperda APBD 2027 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Melalui pembahasan tersebut, diharapkan APBD Langkat 2027 tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan keuangan, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat, mendorong pembangunan daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat.(Wis)
