Foto : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Afif Nasution, Bersama Mentri Dalam Negri Muhammad Tito Karnavian, beserta Gubernur dan Wakil Gubernur se-Sumatera.(ist)
MEDAN – metrolangkat.com
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution mendorong 10 provinsi di Pulau Sumatera tidak lagi berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan potensi ekonomi daerah.
Bobby mengusulkan empat skema kerja sama ekonomi lintas provinsi untuk menghubungkan potensi produksi, industri, logistik, pembiayaan hingga ketahanan pangan Sumatera.
Usulan tersebut disampaikan Bobby dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera yang menjadi rangkaian forum Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Hotel JW Marriott Medan, Rabu (9/9/2026).
Bobby menilai Sumatera sebenarnya sudah memiliki modal ekonomi yang besar. Persoalannya bukan lagi mencari potensi baru,
melainkan bagaimana potensi yang tersebar di 10 provinsi tersebut disatukan menjadi kekuatan ekonomi kawasan.
“Tantangannya bukan lagi ada atau tidak adanya potensi yang ada di Pulau Sumatra.
Tapi tantangannya adalah bagaimana menghubungkan dan menyatukan potensi ini untuk menjadi kekuatan besar bagi kawasan dan juga bagi Indonesia,” kata Bobby.
Empat Skema Ekonomi Sumatera
Skema pertama yang ditawarkan Bobby adalah integrasi rantai nilai komoditas unggulan, dari wilayah produksi menuju basis industri.
Ia mencontohkan kelapa sawit di Sumut yang saat ini telah menghasilkan sekitar 120 produk turunan.
Menurutnya, angka tersebut masih menunjukkan besarnya ruang untuk memperkuat hilirisasi komoditas di Sumatera.
“Jadi kita tidak hanya menjadi basis produksi, tapi bagaimana kita bisa menjadi basis industri,” ujarnya.
Skema kedua berkaitan dengan pengembangan kawasan terintegrasi, khususnya sektor logistik.
Bobby menyebut biaya logistik memiliki pengaruh besar terhadap harga komoditas di Sumatera, bahkan mencapai sekitar 30 persen.
Karena itu, ia mendorong pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan karakteristik komoditas yang saling berkaitan, seperti Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Dengan konektivitas tersebut, hasil bumi dari berbagai daerah dapat dikonsolidasikan untuk kemudian diekspor melalui jalur perdagangan internasional yang lebih efisien.
Sumatera, kata Bobby, memiliki posisi strategis karena dapat memanfaatkan jalur Selat Malaka dan Samudra Hindia untuk menjangkau pasar besar seperti Tiongkok dan India.
Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dan tepat waktu. Bobby menilai banyak kerja sama antardaerah selama ini masih berhenti pada tahap pembahasan dan wacana.
Untuk mengubah pola tersebut, ia mengusulkan pembentukan BUMD gabungan lintas provinsi se-Sumatera yang dapat menjadi alternatif pembiayaan proyek kawasan.
Konsep tersebut, menurut Bobby, dapat menyerupai mekanisme Danantara di tingkat nasional.
Selain itu, Bobby mengusulkan pembentukan sindikasi perbankan pembangunan daerah (BPD) yang melibatkan delapan BPD milik 10 provinsi di Sumatera.
Sementara skema keempat adalah menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperkuat agribisnis melalui dukungan terhadap program swasembada pangan nasional.
Bobby mengatakan Pemprov Sumut telah membangun gudang penyangga atau buffer stock pangan di Pulau Nias yang terintegrasi dengan akses pelabuhan.
Fasilitas tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan sekaligus membantu mengendalikan harga kebutuhan pokok di wilayah kepulauan.
“Harusnya di beberapa daerah terluar yang ada di daerah memiliki stok pangan, buffer stok minimal untuk 3 bulan pencadangan pangan suatu daerah,” kata Bobby.
Sumatera Sumbang 22 Persen Ekonomi Nasional
Bobby juga memaparkan besarnya kekuatan ekonomi Pulau Sumatera.
Pada triwulan I 2026, Sumatera berkontribusi 22,08 persen terhadap PDB nasional, atau setara lebih dari Rp1.361 triliun.
Kontribusi tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp2.812 triliun pada semester I 2026.
Dari sisi kependudukan, Sumatera menyumbang sekitar 21,9 persen penduduk Indonesia.
Kekuatan komoditasnya juga sangat besar. Produksi karet Sumatera menyumbang sekitar 75 persen produksi nasional, kopi 74 persen, dan kelapa sawit lebih dari 55 persen.
Komoditas kelapa dan tebu juga menyumbang lebih dari 30 persen produksi nasional. Sedangkan kakao serta hasil laut dan perikanan masing-masing berkontribusi lebih dari 20 persen.
Namun, Bobby menilai besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kontribusi ekonomi Sumatera terhadap nasional.
Perekonomian Sumatera masih banyak bertumpu pada sektor produksi.
Karena itu, hilirisasi dan pengembangan industri menjadi pekerjaan besar agar nilai tambah komoditas tidak berhenti di daerah produksi.
Gubernur Jambi Dukung Gagasan Bobby
Gubernur Jambi Al Haris menyatakan mendukung gagasan tersebut. Ia berharap kerja sama antardaerah tidak berhenti pada forum koordinasi, tetapi berlanjut menjadi program konkret.
Menurutnya, penguatan kolaborasi antardaerah penting untuk menjadikan Sumatera sebagai satu kawasan ekonomi yang lebih terintegrasi sekaligus mendorong pemerataan pembangunan.
“Yang penting adalah komitmen kita dalam rangka rakor ini bagaimana menguatkan peran penting provinsi di Pulau Sumatera sehingga tidak hanya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga menguatkan ekonomi daerah di Pulau Sumatera ini,” kata Al Haris.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah,
Gubernur Jambi Al Haris, Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, serta Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor.(wis)
