Foto : Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT).(ist)
LANGKAT – metrolangkat.com
Ancaman terputusnya akses transportasi yang menghubungkan lima dusun di Desa Namoteras, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, mendorong DPRD Langkat meminta penanganan segera terhadap jalan longsor di Dusun Durian Mulo.
Ketua DPRD Langkat, Sribana Perangin-angin, meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait mengoptimalkan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mempercepat penanganan kerusakan jalan akibat longsor tersebut.
Persoalan ini mengemuka dalam audiensi perangkat Desa Namoteras bersama Camat Kutambaru dengan Ketua DPRD Langkat di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2026).
Longsor yang dipicu tingginya curah hujan itu mengakibatkan badan jalan mengalami kerusakan cukup serius.
Titik longsor memiliki panjang sekitar 12 meter, kedalaman 12 meter, dan lebar 5,5 meter.
Kondisi tersebut dikhawatirkan semakin parah apabila tidak segera ditangani, terlebih jalan itu merupakan akses vital bagi aktivitas masyarakat,
mulai dari anak-anak yang berangkat sekolah hingga warga yang mengangkut hasil pertanian dan perkebunan.
Kepala Desa Namoteras, Rahman Sembiring, mengungkapkan bahwa sedikitnya lima dusun dengan sekitar 400 kepala keluarga berpotensi terdampak apabila badan jalan benar-benar terputus.
“Kami berharap segera dilakukan perbaikan atau pembangunan tembok penahan sementara sebelum jalan tersebut putus.
Jika tidak segera ditangani, lima dusun akan terdampak, dengan jumlah sekitar 400 kepala keluarga,” ungkap Rahman.
Ia menjelaskan, pemerintah desa tidak memiliki kemampuan anggaran yang memadai untuk menangani kerusakan tersebut.
Dana Desa yang memungkinkan dialokasikan untuk penanggulangan bencana hanya sekitar Rp30 juta, sehingga jauh dari kebutuhan penanganan longsor.
Menanggapi kondisi itu, Sribana meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) segera membangun koordinasi.
Menurutnya, pemanfaatan dana BTT perlu diupayakan sesuai ketentuan agar penanganan darurat dapat dilakukan tanpa menunggu kerusakan jalan semakin meluas.
Sribana juga meminta seluruh administrasi dan persyaratan teknis segera dipersiapkan sehingga proses penanganan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Arahan tersebut mendapat respons positif dari jajaran OPD yang hadir. Plt. Kepala Dinas PU Arie Ramadhani, Plt. Kepala BPKAD Edi Suratman,
Serta Sekretaris BPBD Erisman Nainggolan menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Ketua DPRD melalui koordinasi lintas perangkat daerah
Penanganan jalan longsor ini kini menjadi kebutuhan mendesak. Sebab, bagi masyarakat Namoteras, jalan tersebut bukan sekadar infrastruktur,
Melainkan urat nadi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan mobilitas warga yang tidak boleh sampai terputus.(wis)
