Foto : Ketua KI Sumut Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn, tim mengunjungi dua perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.(ist)
MEDAN — metrolangkat.com
Keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Medan kembali diuji. Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara melakukan visitasi dalam rangka Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Jumat (4/9/2026).
Dipimpin Ketua KI Sumut Dr. Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn, tim mengunjungi dua perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Medan.
Visitasi tersebut tidak sekadar memeriksa kelengkapan administrasi. Tim Komisi Informasi melihat langsung bagaimana prinsip keterbukaan informasi diterapkan dalam pelayanan publik, sekaligus menilai inovasi yang dikembangkan Pemko Medan.
Sebelumnya, tahapan Monev telah dimulai melalui pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan presentasi secara daring. Visitasi menjadi tahapan penting untuk mencocokkan paparan tersebut dengan kondisi pelayanan di lapangan.
Di Disdukcapil, tim meninjau berbagai layanan administrasi kependudukan, mulai dari KTP-el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, akta kelahiran dan kematian, hingga aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Perhatian juga diarahkan pada akses layanan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Disdukcapil Kota Medan turut mengembangkan layanan jemput bola, pelayanan akhir pekan serta layanan daring melalui aplikasi SIBISA.
Kepala Disdukcapil Kota Medan, Baginda P. Siregar, menegaskan keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. “Layanan yang terbuka dan inklusif adalah kewajiban kami kepada seluruh warga Kota Medan,” ujarnya.
Penguatan layanan digital tersebut sejalan dengan arah pembangunan Kota Medan di bawah kepemimpinan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas bersama Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, khususnya dalam mendorong transformasi Medan Satu Data.
Konsep tersebut tidak hanya diarahkan untuk menciptakan sistem data yang terintegrasi dan akurat, tetapi juga menjadi pijakan dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran, responsif dan sesuai kebutuhan warga.
Pajak Daerah Masuk Era Digital
Setelah Disdukcapil, tim KI Sumut melanjutkan visitasi ke Bapenda Kota Medan.
Di hadapan rombongan, Kepala Bapenda M. Agha Novrian memaparkan sejumlah inovasi digital yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus transparansi pengelolaan pajak daerah.
Dua inovasi yang menjadi perhatian adalah Smartax dan QRESTO.
Smartax memungkinkan wajib pajak melakukan pendaftaran, pelaporan hingga pembayaran pajak secara daring. Sistem ini juga memungkinkan pemerintah memantau realisasi pendapatan secara real-time.
Sementara QRESTO dirancang untuk memisahkan komponen pajak restoran dan kafe secara otomatis dari transaksi pembayaran melalui mekanisme berbasis QRIS. Pajak yang terkumpul selanjutnya dapat disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah pada hari yang sama.
Pemanfaatan teknologi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi tidak hanya berbicara mengenai akses terhadap dokumen pemerintah. Transparansi juga berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengelola data, uang publik dan pelayanan secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua KI Sumut Abdul Harris Nasution mengatakan pihaknya ingin memastikan keterbukaan informasi tidak berhenti sebatas pemenuhan kewajiban administratif.
“Kami ingin melihat langsung bagaimana pelayanan informasi publik berjalan di lapangan. Inovasi yang ditunjukkan Disdukcapil dan Bapenda Kota Medan hari ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi bisa berjalan beriringan dengan digitalisasi dan peningkatan kualitas layanan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan, Arrahmaan Pane, mengatakan penguatan keterbukaan informasi terus didorong pada seluruh perangkat daerah.
“Transparansi bukan hanya soal kewajiban hukum. Ini adalah cara kita membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah,” tuturnya.
Hasil visitasi tersebut selanjutnya menjadi bagian dari penilaian akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.
Pemko Medan berharap penguatan sistem data, pemanfaatan teknologi digital dan keterbukaan informasi dapat berjalan beriringan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, tetapi juga memperoleh akses informasi pemerintahan yang semakin mudah dan transparan.(wis)
