Medan – metrolangkat.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) terus mengakselerasi pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi masyarakat terdampak bencana. Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution menekankan pentingnya validasi data spesifik penerima manfaat sebagai kunci percepatan realisasi di lapangan.
Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pendataan Huntap untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang digelar secara daring, Rabu (15/4/2026). Rakor dipimpin Muhammad Tito Karnavian.
“Kita ingin pembangunan hunian tetap ini dipercepat. Tahun ini kalau bisa sudah selesai. Kecepatan bisa dicapai melalui data spesifik yang tervalidasi,” tegas Tito.
Ia meminta para gubernur segera mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyampaikan data calon penerima Huntap secara rinci dan akurat. Menurutnya, hanya daerah yang mengajukan data valid yang akan diproses lebih lanjut.
Tito juga menjelaskan tiga skema pembangunan Huntap yang akan dijalankan pemerintah, yakni insitu (dibangun kembali di lokasi asal), eksitu mandiri (relokasi ke lahan baru milik warga), dan eksitu komunal (relokasi bersama di kawasan baru yang lebih aman).
Secara nasional, rencana pembangunan Huntap di tiga provinsi mencapai 39.016 unit. Rinciannya, 3.221 unit insitu, 7.091 unit eksitu mandiri, dan 6.996 unit eksitu komunal.
Khusus Sumatera Utara, usulan pembangunan mencapai 7.321 unit dengan target realisasi 6.350 unit. Terdiri dari 1.478 unit insitu, 851 unit eksitu mandiri, dan 4.021 unit eksitu komunal.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bobby Nasution menegaskan komitmen Pemprov Sumut untuk mempercepat pembangunan Huntap. Ia bahkan turun langsung ke sejumlah daerah terdampak banjir dan longsor guna memastikan proses pemulihan berjalan optimal.
Berbagai langkah percepatan telah dilakukan, mulai dari verifikasi data korban, penyediaan lahan strategis, percepatan pembangunan fisik, hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.
Selain itu, Bobby juga aktif berkoordinasi dengan Forkopimda dan kepala daerah, serta memberikan instruksi langsung di lapangan, termasuk dukungan penambahan anggaran untuk penanganan pascabencana.
Rakor tersebut turut dihadiri Maruarar Sirait, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, kepala daerah dari tiga provinsi, serta sejumlah instansi terkait.
Dengan percepatan validasi data dan kolaborasi lintas sektor, pemerintah optimistis pembangunan Huntap dapat segera terealisasi, sehingga masyarakat terdampak bencana dapat kembali memiliki hunian yang layak dan aman.(wis)
