Ketua PWI Sumut: AI Ubah Peta Politik Dunia, Perang Kini Rebut Opini Publik

- Jurnalis

Senin, 20 Juli 2026 - 15:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik.(ist)

MEDAN – metrolangkat.com

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, menilai perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah wajah politik global.

Persaingan antarnegara kini tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui perebutan opini publik di ruang digital.

Hal itu disampaikan Farianda saat menjadi pembicara pada Seminar Internasional bertajuk “Transformasi Media Politik di Era Kecerdasan Buatan: Peluang,

Etika, dan Tantangan Demokrasi Global”, yang digelar Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Senin (20/7/2026).

Seminar tersebut merupakan rangkaian pelantikan Pengurus ASPIKOM Korwil Sumut yang dipimpin Prof. Dr. Anang Anas Azhar, M.A.

Dalam seminar itu, Farianda tampil bersama Ketua Umum PP ASPIKOM Prof. Anang Sujoko, M.Si., D.Comm., serta akademisi University of Qom, Iran, Prof. Qasem Muhammadi, Ph.D.

Menurut Farianda, perang modern telah bergeser dari medan tempur ke ruang digital. Pertarungan narasi, informasi, dan persepsi publik kini menjadi bagian penting dari strategi geopolitik berbagai negara.

“Saat ini negara tidak hanya memperebutkan wilayah, tetapi juga memperebutkan opini publik global. Media dan kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari strategi geopolitik yang sangat menentukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Sambut HUT Polwan ke-78, Kapolres Binjai Donor Darah Bersama Bhayangkari

Pengelola Harian Medan Pos itu menjelaskan, berbagai konflik internasional, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran maupun dinamika di kawasan Timur Tengah,

menunjukkan bagaimana media digital dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membangun persepsi masyarakat dunia.

Menurutnya, perang informasi kini sama pentingnya dengan operasi militer. Melalui media digital, sebuah peristiwa dapat dikonstruksi menjadi narasi yang memengaruhi pandangan publik hanya dalam hitungan detik.

“Media bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen diplomasi digital, propaganda, mobilisasi politik, bahkan menjadi bagian dari sistem pertahanan suatu negara,” katanya.

Farianda juga menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan energi dunia.

Menurutnya, setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan regional, tetapi juga memicu gejolak ekonomi global,

mulai dari kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok, hingga meningkatnya inflasi di berbagai negara.

Ia menambahkan, perkembangan AI semakin mempercepat transformasi media politik.

Teknologi seperti analisis sentimen, bot media sosial, personalisasi konten, hingga deepfake mampu memengaruhi persepsi publik dalam skala yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Baca Juga :  Haflah Al-Qur'an MeriahkanHari Jadi Langkat ke-275 , Pj. Bupati Faisal Hasrimy Ajak Warga Perkuat Persatuan

Di sisi lain, AI juga membuka peluang besar untuk memperkuat demokrasi melalui percepatan penyebaran informasi,

peningkatan kualitas pemeriksaan fakta, partisipasi publik yang lebih luas, serta analisis kebijakan berbasis data.

Namun, Farianda mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tersebut juga membawa tantangan serius.

Penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, polarisasi politik, fenomena echo chamber, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi.

“Jika tidak dikelola secara etis, AI justru dapat memperbesar polarisasi masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media maupun institusi demokrasi,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola AI yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas,

perlindungan data pribadi, pengawasan manusia (human oversight), serta tanggung jawab platform digital.

Farianda menegaskan, masa depan demokrasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah, media, akademisi, perusahaan teknologi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.

“Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat demokrasi dan perdamaian, bukan memperdalam konflik maupun manipulasi informasi.

AI harus digunakan untuk kepentingan publik dengan tetap menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(wis)

Follow WhatsApp Channel www.metrolangkat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Warga Wonosari Resah, Bangkai Babi Dibuang Sembarangan
Perubahan APBD Medan 2026, Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat
Rico Waas Luncurkan Medan Corpu Smart, 654 ASN Mulai Belajar Digital
PPMSU Geruduk Mabes Polri, Desak Kasus Kematian Winda Lorenza Diambil Alih Bareskrim
10 Gubernur Berkumpul di Medan, Sumut Dorong Sumatera Jadi Satu Kekuatan Ekonomi
Pelayanan UPT Samsat Stabat Gelap, Warga Desak Gubernur Copot Ka UPT
Zakiyuddin Tegaskan Pendidikan Tak Boleh Lumpuh Akibat Bencana
KI Sumut Uji Keterbukaan Informasi Pemko Medan, Soroti Layanan Adminduk hingga Pajak Digital
Berita ini 38 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 7 September 2026 - 18:34 WIB

Warga Wonosari Resah, Bangkai Babi Dibuang Sembarangan

Senin, 7 September 2026 - 18:09 WIB

Perubahan APBD Medan 2026, Pendapatan dan Belanja Daerah Meningkat

Senin, 7 September 2026 - 17:59 WIB

Rico Waas Luncurkan Medan Corpu Smart, 654 ASN Mulai Belajar Digital

Senin, 7 September 2026 - 13:53 WIB

PPMSU Geruduk Mabes Polri, Desak Kasus Kematian Winda Lorenza Diambil Alih Bareskrim

Sabtu, 5 September 2026 - 23:41 WIB

10 Gubernur Berkumpul di Medan, Sumut Dorong Sumatera Jadi Satu Kekuatan Ekonomi

Berita Terbaru

Berita

Warga Wonosari Resah, Bangkai Babi Dibuang Sembarangan

Senin, 7 Sep 2026 - 18:34 WIB

Advertorial

PT Sutera Morosi Kharisma, Tumbuh Bersama Potensi Sumba NTT

Senin, 7 Sep 2026 - 17:49 WIB