Foto : Salah seorang pedagang yang digusur oleh Satpol PP Pemko Binjai beberapa waktu.(ist)
BINJAI – Metrolangkat.com
Janji tinggal janji. Itulah yang kini dirasakan sejumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Olahraga, Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai.
Dijanjikan bantuan steling dan gerobak dorong sejak April 2026, hingga Senin (12/10/2026), bantuan tersebut belum juga mereka terima.
Kondisi ini memicu kekecewaan para pedagang yang saat ini berjualan di dalam kawasan Masjid Agung Binjai.
Mereka mengaku terus menunggu realisasi janji Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, tetapi kepastian yang diharapkan tak kunjung datang.
Perwakilan pedagang, Firman, mengatakan janji bantuan tersebut disampaikan sejak April 2026. Namun, dari bulan ke bulan, realisasinya tak kunjung terlihat.
“Kami dari perwakilan PKL di Jalan Olahraga sejak April 2026 dijanjikan Pemko Binjai akan diberikan steling atau gerobak dorong. Namun, dari bulan ke bulan tak ada juga,” ujar Firman, Senin (12/10/2026).
Menurutnya, setiap kali pedagang menanyakan perkembangan bantuan tersebut, jawaban yang diterima selalu sama: diminta bersabar dan menunggu.
“Asal kami tanyakan, katanya nanti dan nanti sampai seterusnya tidak ada kejelasannya,” sambungnya.
STELING DISEBUT SUDAH SELESAI
Kekecewaan pedagang semakin bertambah setelah mereka mengaku mendapat informasi bahwa steling yang dijanjikan sebenarnya sudah selesai dibuat.
Salah seorang pedagang mengatakan pihaknya telah menanyakan langsung kepada pembuat steling bernama Tono.
Dari keterangan yang mereka terima, steling tersebut disebut sudah siap, tetapi pembayarannya oleh Pemko Binjai dikabarkan belum jelas.
“Kami tanya dengan yang buat steling, namanya Pak Tono. Dia bilang stelingnya sudah siap.
Tapi katanya pembayarannya oleh Pemko Binjai belum jelas, jadi pihaknya belum bisa membagikan,” ungkap pedagang tersebut.
Keterangan itu masih perlu dikonfirmasi kepada pihak pembuat steling maupun Pemko Binjai untuk memastikan status pengadaan, pembayaran, dan jadwal penyaluran bantuan.
Meski demikian, para pedagang mengaku sudah kehilangan kesabaran. Mereka bahkan menyatakan sepakat kembali berjualan di lokasi semula jika janji pemerintah tidak segera direalisasikan.
“Kami semua sudah kompak. Seandainya yang dijanjikan tidak direalisasikan atau cuma omon-omon saja, maka kami sepakat akan keluar semua berjualan di tempat semula,” tegasnya.
DANA CSR RP127 JUTA IKUT DIPERTANYAKAN
Bukan hanya bantuan steling dan gerobak dorong yang menjadi persoalan. Para pedagang juga menagih kejelasan mengenai dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) senilai Rp127 juta yang, menurut mereka,
pernah disampaikan Wali Kota Binjai saat pedagang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Pemko Binjai.
Namun, hingga kini, para pedagang mengaku belum merasakan realisasi bantuan tersebut.
“Tapi sampai detik ini tidak ada, nihil semua. Kami ini manusia, bukan binatang. Kami tahu mana omongan yang betul-betul dan mana omongan dusta.
Kami pun di sini berjualan entah kayak mana, karena tidak ada kerjaan lain. Kalau ada kerjaan lain, sudah kami tinggalkan,” ujar seorang pedagang dengan nada kecewa.
Pernyataan itu menggambarkan tekanan ekonomi yang mereka rasakan. Bagi para PKL, berjualan bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan cara untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Mereka mengaku penghasilan selama berjualan di dalam kawasan Masjid Agung terus merosot. Bahkan, untuk sekadar menutup modal dagangan, mereka mengaku kesulitan.
“Lebih baik kami jualan di luar daripada kami semakin mati berjualan di dalam kawasan Masjid Agung. Karena di dalam tidak ada hasilnya.
Para pedagang juga mempertanyakan penataan lokasi usaha di Kota Binjai. Mereka membandingkan kondisi PKL Jalan Olahraga dengan pedagang angkringan yang berjualan di kawasan Lapangan Merdeka Binjai.
Menurut mereka, sejumlah pedagang angkringan tetap dapat menjalankan usaha, bahkan ketika kawasan parkir terlihat padat.
Sementara itu, PKL Jalan Olahraga mengaku harus menghadapi kondisi penjualan yang semakin sulit setelah berjualan di lokasi yang sekarang.
Mereka menegaskan tidak menolak penataan yang dilakukan pemerintah. Namun, penataan tersebut diharapkan disertai solusi nyata agar usaha mereka tetap hidup.
“Kami siap ditata. Dan kenapa di Lapangan Merdeka Binjai banyak angkringan-angkringan, mereka bisa berjualan.
Bahkan parkiran sampai berlapis-lapis, mereka tetap dibiarkan berjualan. Pak Amir dan jajarannya, tolonglah kami, Pak.
Merosot kali jualan kami. Dapat uang untuk makan saja sudah syukur kali, Pak,” ucap pedagang tersebut.
Keluhan itu menjadi pesan terbuka bagi Pemko Binjai agar kebijakan penataan pedagang tidak berhenti pada pemindahan lokasi.
Pemerintah juga diharapkan memastikan lokasi baru memungkinkan pedagang memperoleh penghasilan yang layak.
Sebab, penataan yang tidak diikuti solusi ekonomi berisiko membuat pedagang kecil semakin terhimpit.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (UKM) Kota Binjai, Gloria Sinulingga, telah dikonfirmasi wartawan terkait keluhan para pedagang, termasuk janji bantuan steling, gerobak dorong, serta dana CSR Rp127 juta.
Namun, hingga berita ini ditulis, Gloria belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan.
Pemko Binjai diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan bantuan tersebut, termasuk kepastian pengadaan, status pembayaran kepada pembuat steling, mekanisme penyaluran, dan kejelasan dana CSR yang disebutkan para pedagang.
Bagi PKL Jalan Olahraga, yang mereka tunggu bukan sekadar janji baru, melainkan kepastian dan realisasi.
Di tengah sulitnya ekonomi, bagi pedagang kecil, waktu yang terbuang menunggu juga berarti kesempatan mencari nafkah yang semakin berkurang.
Kini, pertanyaannya sederhana: kapan janji itu benar-benar diwujudkan? (Tim)
