Foto : Sosok orang yang memanfaatkan nama besar Iskandar kerap keluar masuk OPSlD di Langkat.(foto hanya ilustrasi)
MEDAN – metrolangkat.com
Nama Iskandar PA kembali menjadi perhatian setelah beredar kabar bahwa dirinya disebut-sebut mengutus seseorang untuk mendatangi sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat guna mencari atau mendapatkan proyek.
Iskandar PA dengan tegas membantah kabar tersebut.
Saat ditemui Metrolangkat.com di Rutan Tanjung Gusta Medan, Senin (21/9/2026), Iskandar mengatakan dirinya tidak pernah memberikan mandat kepada siapapun untuk menjadi perpanjangan tangannya, apalagi mendatangi organisasi perangkat daerah (OPD) di Langkat untuk mencari proyek.
“Saya tegaskan, saya tidak pernah menyuruh orang untuk datang ke dinas-dinas mencari proyek.
Saat ini saya lebih tenang begini, hidup bersama keluarga dan tidak mau lagi terlibat dengan urusan ini dan itu,” tegas Iskandar.
Menurut Iskandar, dirinya kini memilih berkonsentrasi menjalani proses hukum yang sedang dihadapinya.
Karena itu, ia merasa perlu meluruskan informasi yang menurutnya mulai mengganggu ketenangan dirinya dan keluarganya.
Iskandar yang merupakan saudara kandung mantan Bupati Langkat Terbit Rencana PA itu menegaskan, dirinya tidak pernah mencampuri urusan pemerintahan Kabupaten Langkat maupun menggunakan pihak lain untuk mengurus kepentingan proyek.
“Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak pernah menyuruh orang ataupun mencampuri urusan pemerintahan. Saat ini saya fokus dengan proses hukum yang sedang saya jalani,” ujarnya.
Ia bahkan meminta pihak-pihak di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat agar berhati-hati apabila ada seseorang yang mengaku sebagai utusan atau orang kepercayaannya.
“Kalau ada yang mengaku atau seolah-olah utusan dari saya, itu tidak ada. Saya bukan siapa-siapa,” tegas pria yang akrab disapa Pak Kades tersebut.
Pernyataan Iskandar ini sekaligus menjadi pengingat bahwa nama seseorang tidak semestinya dijadikan alat untuk membuka akses terhadap proyek pemerintah.
Apalagi, apabila seseorang mengaku membawa mandat dari tokoh tertentu, sementara pihak yang disebut sebagai pemberi mandat justru membantahnya.
Karena itu, setiap klaim mengenai adanya “utusan”, “orang dekat”, atau pihak yang disebut memiliki akses khusus terhadap proyek pemerintah semestinya dapat diverifikasi secara terbuka.
Bagi organisasi perangkat daerah, kehati-hatian juga menjadi penting. Jangan sampai nama pejabat, mantan pejabat, tokoh politik, keluarga pejabat, maupun orang yang sedang menjalani proses hukum digunakan pihak tertentu sebagai alat untuk membangun pengaruh atau meminta pekerjaan.
Sebab, proyek pemerintah bukanlah ruang untuk transaksi berbasis kedekatan atau klaim pengaruh. Setiap proses pengadaan memiliki mekanisme dan aturan yang harus dihormati.
Dalam konteks ini, bantahan Iskandar PA juga penting ditempatkan sebagai klarifikasi pribadi terhadap kabar yang beredar.
Jika memang ada pihak yang mengaku sebagai utusan Iskandar untuk mendapatkan proyek, maka identitas serta tindakannya perlu diverifikasi agar tidak terjadi pencatutan nama.
Hingga berita ini ditulis, Iskandar menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengutus siapapun untuk mencari proyek ke dinas-dinas di Kabupaten Langkat.(Red)
