Foto : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution, Mengadakan rapat Bersama Ka Balai PKP.(ist)
MEDAN – metrolangkat.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Kolaborasi tersebut mencakup sejumlah program, mulai dari bedah rumah, pembangunan rumah susun,
penanganan kawasan kumuh, sanitasi, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU), hunian tetap pascabencana, hingga pembiayaan perumahan.
Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution berharap seluruh program tersebut dapat direalisasikan secara optimal mengingat kebutuhan hunian dan penataan kawasan di Sumut dinilai membutuhkan penanganan segera
“Kami tentu berharap besar program ini bisa terealisasi sepenuhnya di Sumut karena kebutuhan hunian dan penataan kawasan di daerah kami benar-benar perlu dilakukan secepatnya,” kata Bobby Nasution saat menerima audiensi Kementerian PKP di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jumat (18/9/2026).
Pada 2026, Kementerian PKP menyiapkan delapan program utama terkait penyediaan hunian layak di Sumut.
Selain bedah rumah dan rumah susun, program tersebut meliputi penanganan kawasan kumuh,
sanitasi, PSU, hunian tetap pascabencana, Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), serta Kredit Program Perumahan (KPP).
Bobby menekankan pentingnya komunikasi dan sinergi antara Pemprov Sumut, Kementerian PKP, pemerintah daerah, hingga organisasi pengembang dalam menjalankan program tersebut.
Menurutnya, berbagai tantangan dalam penyediaan hunian dan penataan kawasan membutuhkan solusi bersama agar program tidak berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat
“Banyak tantangan tentunya dalam menyediakan hunian dan penataan kawasan. Kita perlu komunikasi dan sinergi yang kuat, mencari solusi bersama.
Saya harap komunikasi kita bisa lebih intens lagi untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi untuk mewujudkan hunian layak ke masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pertanahan dan Tata Ruang Kementerian PKP Teddy Paul H. Siagian mengungkapkan,
pemerintah pusat menganggarkan sekitar Rp1,5 triliun untuk pelaksanaan berbagai program perumahan dan kawasan permukiman di Sumut.
Anggaran tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan melalui kolaborasi antara Kementerian PKP,
Pemprov Sumut dan pihak-pihak terkait untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat sekaligus melakukan penataan kawasan.
“Tentunya harapan kami, harapan kita bersama program-program di tahun 2026 ini bisa kita lakukan bersama-sama.
Tujuan utamanya adalah penataan kawasan dan juga memenuhi supply and demand hunian,” kata Teddy.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Balai P3KP Sumut Rizaldi Andi Atjo, Kepala Satker PKP Sumut Heri Sukarmanto,
Direktur Utama Bank Sumut Heru Mardiansyah, Pj Sekda Sumut Timur Tumanggor, Ketua Apersi Sumut HM Yulius, serta Ketua REI Sumut Rakutta Karo-karo.(wis)
