Bawaslu Kabupaten Langkat.(ist)
Editorial : Yong Ganas
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu pilar demokrasi yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan netralitas.
Namun, harapan ini mulai terkikis di Langkat, di tengah dugaan serius: adanya keberpihakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Langkat terhadap salah satu pasangan calon.
Tuduhan ini bukan sekadar isu kecil—ini adalah ancaman besar terhadap integritas demokrasi di daerah ini.
Dugaan kuat bahwa Bawaslu Langkat mengadakan pertemuan dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk mengarahkan dukungan kepada salah satu calon mencederai fungsi pengawasan pemilu.
Jika benar, ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Sebagai lembaga yang seharusnya independen, Bawaslu diamanatkan untuk menjaga proses pemilu berjalan jujur dan adil.
Jika dugaan ini terbukti, maka legitimasi Pilkada Langkat berada dalam bahaya.
Ironisnya, ketika media berusaha menggali informasi dan meminta konfirmasi, Ketua Bawaslu Langkat, Supriadi, justru sulit ditemui.
Seolah menutup diri dari kalangan media, Supriadi belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pelanggaran ini.
Sikap diam ini hanya memperkuat spekulasi dan kecurigaan publik.
Transparansi yang seharusnya menjadi prinsip dasar lembaga pengawas justru diabaikan.
Padahal, media adalah jembatan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui kebenaran.
Bagaimana masyarakat bisa percaya pada hasil Pilkada jika lembaga pengawasnya sendiri diduga bermain mata dan menghindari pertanggungjawaban publik?
Sikap tertutup seperti ini hanya akan memperkeruh situasi dan meruntuhkan kredibilitas Bawaslu Langkat. Netralitas mereka adalah fondasi kepercayaan publik.
Jika fondasi ini runtuh, maka Pilkada Langkat hanya akan menjadi ajang formalitas, bukan pesta demokrasi yang sesungguhnya.
Kita semua berharap, kebenaran segera terungkap. Bawaslu Langkat harus membuka diri, menjawab tuduhan ini dengan transparan, bukan bersembunyi di balik diam.
Jika ada oknum di dalam tubuh Bawaslu yang terbukti bermain politik, mereka harus ditindak tegas.
Jangan biarkan demokrasi Langkat ternoda oleh ambisi segelintir pihak.
Pemimpin yang terpilih nanti haruslah pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang jujur, bukan hasil manipulasi.
Untuk itu, mari kita awasi bersama. Demokrasi adalah milik rakyat, bukan milik penguasa.(Red)
