Oleh: Dr. Afnila, SH. http://M.Hum
(Doktor Ilmu Hukum Tata Negara USU)
Tidak semua orang yang masuk ke dunia politik menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Bagi sebagian orang, politik justru merupakan ruang pengabdian, tempat gagasan diperjuangkan, nilai-nilai dipertahankan, dan keberpihakan kepada kepentingan publik diuji.
Ahmad Doli Kurnia (ADK) dapat dibaca melalui perspektif tersebut. Ada tiga kepentingan besar yang menjadi dasar pijak perjuangannya: rakyat, bangsa, dan negara. Ketiganya bukan sekadar slogan politik, melainkan kompas moral yang semestinya menuntun setiap orang yang memilih jalan pengabdian melalui kekuasaan.
Bagi seorang patriot, ketiga kepentingan itu harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi, jabatan, bahkan kepentingan kelompok politiknya sendiri.
*Politik sebagai Jalan Pengabdian*
Politik sering kali dipahami sebagai arena perebutan kekuasaan. Jabatan, posisi strategis, pengaruh, dan akses pengambilan keputusan menjadi bagian dari kompetisi politik. Namun, politik yang kehilangan orientasi pengabdian pada akhirnya hanya menjadi mekanisme mempertahankan kekuasaan.
Di sinilah pentingnya membedakan mereka yang menjadikan jabatan sebagai tujuan dengan mereka yang menjadikan jabatan sebagai instrumen perjuangan.
Dalam perjalanan politik ADK, terdapat pesan bahwa pengabdian tidak semestinya diukur dari tinggi rendahnya jabatan. Perubahan posisi dalam struktur politik tidak harus mengubah komitmen seseorang terhadap nilai yang diperjuangkannya.
Sebab, ukuran kontribusi seorang politisi bukan semata-mata jabatan yang disandang, melainkan konsistensi gagasan, keberanian bersikap, dan kesungguhannya memperjuangkan kepentingan publik.
Dalam demokrasi, jabatan memberikan kewenangan, tetapi integritaslah yang memberikan makna pada kewenangan tersebut.
*Konstitusi sebagai Garis Batas Perjuangan*
Patriotisme dalam kehidupan bernegara tidak cukup diukur dari keberanian menyampaikan pernyataan keras atau mengambil posisi berseberangan dengan kekuasaan. Patriotisme harus memiliki dasar yang kokoh, yakni kesetiaan terhadap konstitusi dan penghormatan terhadap aturan main demokrasi.
Dalam negara hukum, tidak ada kepentingan politik yang dapat membenarkan tindakan di luar hukum. Tidak ada pula jabatan yang memberikan kekebalan moral maupun hukum kepada siapa pun.
Karena itu, kecerdasan politik harus berjalan beriringan dengan kedewasaan konstitusional. Kreativitas memperjuangkan kepentingan bangsa harus tetap berada dalam koridor hukum. Keberanian mengambil sikap harus disertai kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.
Inilah fondasi seorang patriot modern: berani melawan ketidakadilan, tetapi tidak menggunakan cara-cara yang justru merusak prinsip keadilan itu sendiri.
Patriotisme bukan pembenaran atas segala tindakan atas nama bangsa. Patriotisme justru menuntut seseorang untuk tetap tunduk pada konstitusi, sekalipun kepentingan politik sesaat menawarkan jalan pintas.
*Ujian Demokrasi dan Polemik Penyadapan*
Dinamika yang tengah melanda Partai Golkar, khususnya terkait polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik, menjadi momentum penting untuk melihat kembali kualitas demokrasi Indonesia.
Persoalan penyadapan bukan sekadar persoalan komunikasi pribadi sejumlah elite politik. Jika dilakukan tanpa dasar kewenangan dan prosedur hukum yang sah, tindakan tersebut menyentuh persoalan mendasar: perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berkomunikasi, privasi, serta batas kewenangan kekuasaan negara.
Sebaliknya, penyadapan berdasarkan kewenangan hukum dan prosedur yang sah harus dibedakan dari tindakan penyadapan ilegal.
Karena itu, persoalan ini harus diselesaikan melalui proses hukum yang objektif, transparan, dan akuntabel. Publik tidak boleh dipaksa menerima spekulasi sebagai fakta. Setiap tuduhan harus diuji dengan bukti, dan setiap orang harus memperoleh perlindungan atas asas praduga tak bersalah.
Di tengah situasi seperti ini, yang dibutuhkan bukanlah sikap yang semata-mata didorong kepentingan faksi atau pertarungan internal partai. Yang lebih penting adalah keberanian menjaga demokrasi dan memastikan hukum tidak menjadi alat kepentingan kekuasaan.
Pada titik inilah dasar pijak seorang politisi diuji: mengikuti arus kepentingan sesaat atau tetap berdiri pada prinsip yang diyakininya.
*Tidak Terpanggil oleh Jabatan, tetapi oleh Tanggung Jawab*
Ada perbedaan mendasar antara ambisi menduduki jabatan dan keterpanggilan menjalankan tanggung jawab.
Jabatan dapat berubah. Kedudukan dapat bergeser. Struktur organisasi dapat mengalami pergantian. Namun, komitmen terhadap rakyat, bangsa, dan negara seharusnya tidak ikut berubah.
Dalam perspektif psikologi politik, sikap semacam ini dapat dikaitkan dengan motivasi intrinsik dan identitas politik yang berlandaskan nilai. Seseorang yang bekerja karena keyakinan terhadap nilai yang diperjuangkannya tidak sepenuhnya bergantung pada penghargaan eksternal, termasuk jabatan dan pengakuan politik.
Tentu, motivasi seseorang pada akhirnya harus dibuktikan melalui tindakan nyata. Namun, prinsip ini memberikan kerangka untuk memahami bahwa perubahan kedudukan tidak seharusnya mengubah arah perjuangan.
*Patriotisme yang Tidak Kehilangan Akal Sehat*
Menjadi patriot bukan berarti harus selalu berada dalam posisi berseberangan. Bukan pula berarti harus selalu menyetujui semua keputusan kelompok sendiri.
Seorang patriot harus memiliki keberanian mengatakan benar ketika sesuatu memang benar, dan mengatakan salah ketika sesuatu memang salah. Keberanian moral seperti inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan demokrasi.
Kecerdasan diperlukan untuk membaca persoalan secara utuh. Kreativitas diperlukan untuk menemukan jalan keluar. Patriotisme diperlukan agar seluruh kemampuan itu tidak kehilangan orientasi pengabdian.
Di tengah berbagai ujian yang sedang dihadapi bangsa, Indonesia membutuhkan politisi yang mampu menempatkan kepentingan nasional di atas kalkulasi politik jangka pendek. Politisi yang tidak kehilangan arah ketika posisinya berubah, tidak menjadikan jabatan sebagai ukuran harga diri, dan berani memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa meninggalkan konstitusi.
*Tiga Kepentingan, Satu Komitmen*
Pada akhirnya, dasar pijak sang patriot dapat dirumuskan dalam tiga kata sederhana, tetapi memiliki konsekuensi besar: rakyat, bangsa, dan negara.
Rakyat adalah alasan mengapa kekuasaan harus dijalankan dengan tanggung jawab. Bangsa adalah alasan mengapa persatuan dan masa depan bersama harus dijaga. Negara adalah alasan mengapa konstitusi, hukum, dan institusi demokrasi harus dihormati.
Ketiganya tidak boleh dipertukarkan dengan kepentingan pribadi maupun kelompok.
ADK, dengan perjalanan dan dinamika politiknya, memiliki ruang untuk terus menunjukkan konsistensi atas prinsip tersebut. Bukan semata-mata melalui pernyataan, melainkan melalui sikap, keputusan, dan keberanian mengambil tanggung jawab.
Sebab, jabatan pada hakikatnya hanyalah amanah yang memiliki batas waktu. Sementara pengabdian kepada rakyat, bangsa, dan negara merupakan tanggung jawab yang jauh lebih panjang.
Seorang patriot tidak selalu harus berdiri di barisan paling depan karena ingin terlihat. Ia berada di sana karena ada sesuatu yang diyakininya harus dibela. Dan ketika yang harus dibela adalah kepentingan rakyat, martabat bangsa, serta kehormatan negara, jabatan tidak boleh menjadi alasan untuk mundur.
Itulah dasar pijak sang patriot: ADK.
