Langkat – METROLANGKAT.COM
Dinas Pertanian Kabupaten Langkat tengah menjadi sorotan publik setelah dugaan keberpihakan terhadap salah satu bakal calon bupati (bacalon) mencuat dalam sebuah acara Panen Padi Perdana yang diselenggarakan oleh kelompok tani binaannya.
Acara tersebut, yang seharusnya menjadi momen penting bagi sektor pertanian, justru menuai kontroversi karena mengundang salah satu bacalon bupati tanpa melibatkan Pejabat (PJ) Bupati Langkat.
Dalam acara yang digelar beberapa waktu lalu, terlihat bahwa kelompok tani di bawah binaan Dinas Pertanian hanya mengundang salah satu calon bupati, menimbulkan dugaan adanya kepentingan politik yang terselip di balik kegiatan pertanian tersebut.
Langkah ini dianggap tidak etis, mengingat acara panen seharusnya menjadi kegiatan netral tanpa campur tangan politik, terutama menjelang Pilkada Langkat 2024.
Beberapa pihak menilai, dengan hadirnya bacalon bupati tersebut, acara panen perdana tersebut diduga disusupi dengan kampanye terselubung.
Padahal, aturan Pemilukada jelas melarang adanya kampanye di luar masa kampanye yang telah ditentukan, apalagi di acara yang seharusnya bersifat non-partisan.
Kritikan terhadap Dinas Pertanian Langkat pun mulai bermunculan dari berbagai elemen masyarakat.
Mereka menilai, lembaga pemerintah semestinya menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu calon.
“Sangat disayangkan, acara yang harusnya murni untuk kesejahteraan petani malah diduga dimanfaatkan untuk kepentingan politik,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Terpisah Kadis Pertanian Kabupaten Langkat Hendrik Tarigan saat dikonfirmasi wartawan melalui selulernya mengatakan tidak mengetahui kegiatan tersebut.
Malah orang nomor satu didinas Pertanian tersebut mengaku sedang berada diluar kota. ” Ngak tau saya kegiatanya itu,kebetulan saya lagi diluad kota katanya berdalih.
Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menyelenggarakan acara yang melibatkan unsur-unsur pemerintahan, terutama menjelang masa-masa politik yang sensitif seperti Pilkada.
Dengan Pilkada Langkat 2024 yang semakin dekat, publik berharap agar semua pihak, termasuk instansi pemerintah, dapat menjaga netralitasnya untuk menciptakan demokrasi yang sehat dan jujur.
Keberpihakan pada salah satu calon hanya akan merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas.(yg)
