Ketua PWI Sumut: AI Ubah Peta Politik Dunia, Perang Kini Rebut Opini Publik

Metro Langkat

- Jurnalis

Senin, 20 Juli 2026 - 15:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto : Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik.(ist)

MEDAN – metrolangkat.com

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sumatera Utara, Farianda Putra Sinik, menilai perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah mengubah wajah politik global.

Persaingan antarnegara kini tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer, tetapi juga melalui perebutan opini publik di ruang digital.

Hal itu disampaikan Farianda saat menjadi pembicara pada Seminar Internasional bertajuk “Transformasi Media Politik di Era Kecerdasan Buatan: Peluang,

Etika, dan Tantangan Demokrasi Global”, yang digelar Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM) Koordinator Wilayah Sumatera Utara, Senin (20/7/2026).

Seminar tersebut merupakan rangkaian pelantikan Pengurus ASPIKOM Korwil Sumut yang dipimpin Prof. Dr. Anang Anas Azhar, M.A.

Dalam seminar itu, Farianda tampil bersama Ketua Umum PP ASPIKOM Prof. Anang Sujoko, M.Si., D.Comm., serta akademisi University of Qom, Iran, Prof. Qasem Muhammadi, Ph.D.

Menurut Farianda, perang modern telah bergeser dari medan tempur ke ruang digital. Pertarungan narasi, informasi, dan persepsi publik kini menjadi bagian penting dari strategi geopolitik berbagai negara.

“Saat ini negara tidak hanya memperebutkan wilayah, tetapi juga memperebutkan opini publik global. Media dan kecerdasan buatan telah menjadi bagian dari strategi geopolitik yang sangat menentukan,” ujarnya.

Baca Juga :  Haornas ke-43, Bobby Nasution Beri Tali Asih untuk 13 Legenda Olahraga Sumut

Pengelola Harian Medan Pos itu menjelaskan, berbagai konflik internasional, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran maupun dinamika di kawasan Timur Tengah,

menunjukkan bagaimana media digital dimanfaatkan sebagai instrumen untuk membangun persepsi masyarakat dunia.

Menurutnya, perang informasi kini sama pentingnya dengan operasi militer. Melalui media digital, sebuah peristiwa dapat dikonstruksi menjadi narasi yang memengaruhi pandangan publik hanya dalam hitungan detik.

“Media bukan lagi sekadar menyampaikan informasi, tetapi telah berkembang menjadi instrumen diplomasi digital, propaganda, mobilisasi politik, bahkan menjadi bagian dari sistem pertahanan suatu negara,” katanya.

Farianda juga menyoroti posisi strategis Selat Hormuz sebagai jalur utama perdagangan energi dunia.

Menurutnya, setiap eskalasi konflik di kawasan tersebut tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan regional, tetapi juga memicu gejolak ekonomi global,

mulai dari kenaikan harga energi, terganggunya rantai pasok, hingga meningkatnya inflasi di berbagai negara.

Ia menambahkan, perkembangan AI semakin mempercepat transformasi media politik.

Teknologi seperti analisis sentimen, bot media sosial, personalisasi konten, hingga deepfake mampu memengaruhi persepsi publik dalam skala yang jauh lebih luas dibandingkan sebelumnya.

Baca Juga :  Pengurus Ketua GMAHK Resmi Dukung Paslon Iskandar-Adli

Di sisi lain, AI juga membuka peluang besar untuk memperkuat demokrasi melalui percepatan penyebaran informasi,

peningkatan kualitas pemeriksaan fakta, partisipasi publik yang lebih luas, serta analisis kebijakan berbasis data.

Namun, Farianda mengingatkan bahwa kemajuan teknologi tersebut juga membawa tantangan serius.

Penyebaran disinformasi, manipulasi opini publik, polarisasi politik, fenomena echo chamber, hingga penyalahgunaan teknologi deepfake menjadi ancaman nyata bagi kualitas demokrasi.

“Jika tidak dikelola secara etis, AI justru dapat memperbesar polarisasi masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik terhadap media maupun institusi demokrasi,” tegasnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya tata kelola AI yang berlandaskan prinsip transparansi, akuntabilitas,

perlindungan data pribadi, pengawasan manusia (human oversight), serta tanggung jawab platform digital.

Farianda menegaskan, masa depan demokrasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah, media, akademisi, perusahaan teknologi, dan masyarakat dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.

“Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperkuat demokrasi dan perdamaian, bukan memperdalam konflik maupun manipulasi informasi.

AI harus digunakan untuk kepentingan publik dengan tetap menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab bersama,” pungkasnya.(wis)

Follow WhatsApp Channel www.metrolangkat.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Pemutihan Pajak Kendaraan Dimulai! Pemprov Sumut Hapus Tunggakan dan Denda PKB
Surya Darma Sitepu Warning Kader AMPI: Jangan Jadi Premanisme, Harus Bermanfaat!
Banjir hingga Jalan Rusak, Rico Waas Terima Langsung Keluhan Warga Amplas
Tiorita Tegaskan Pemuda Pancasila Harus Berbuat Nyata, Bukan Sekadar Bicara Soal Pembangunan
Beras Fortifikasi Diduga Tipu Konsumen, Bareskrim Bongkar Produksi Rp14,1 Miliar!
Pimpin CTIF Council di Singapura, Mayjen TNI Rio Firdianto Perkuat Diplomasi Intelijen Antiterorisme
277 Koperasi Merah Putih di Langkat Belum Beroperasi, Pengurus Curhat Ke DPRD Langkat
Bukan Sekadar Seremoni Sumpah Pemuda, Indra Majid Hadir Berbagi untuk Warga
Berita ini 59 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 1 November 2026 - 14:11 WIB

Pemutihan Pajak Kendaraan Dimulai! Pemprov Sumut Hapus Tunggakan dan Denda PKB

Minggu, 1 November 2026 - 13:36 WIB

Surya Darma Sitepu Warning Kader AMPI: Jangan Jadi Premanisme, Harus Bermanfaat!

Minggu, 1 November 2026 - 13:21 WIB

Banjir hingga Jalan Rusak, Rico Waas Terima Langsung Keluhan Warga Amplas

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 20:34 WIB

Tiorita Tegaskan Pemuda Pancasila Harus Berbuat Nyata, Bukan Sekadar Bicara Soal Pembangunan

Jumat, 30 Oktober 2026 - 23:35 WIB

Beras Fortifikasi Diduga Tipu Konsumen, Bareskrim Bongkar Produksi Rp14,1 Miliar!

Berita Terbaru