Langkat – Metrolangkat.com
Calon Wakil Bupati Langkat periode 2024-2029, Adli Tama Sembiring, melakukan silaturahmi dengan kelompok senam lansia, pralansia, dan kelompok kosmetik di Dusun 1, Desa Namotongan, Kecamatan Kutambaru, Minggu (27/10/24).
Dalam pertemuan yang berlangsung pukul 14.00 WIB ini, Adli beserta tim disambut meriah dengan tarian dari sanggar setempat, diiringi dengan arisan kelompok senam lansia dan pralansia.
Dalam acara tersebut, Misri, perwakilan kelompok senam lansia dan penggiat kosmetik, mengungkapkan sejumlah keluhan terkait infrastruktur dan pendidikan di Kutambaru.
Ia menyoroti kondisi jalan utama yang rusak dari Simpang Tanjung Kasih menuju Kecamatan Kutambaru sepanjang 10 km, serta masalah pungutan liar yang terjadi di SMA Negeri Kutambaru dengan dalih uang SPP.
“Kami berharap, jika pasangan Iskandar Sugito-Adli Tama Sembiring terpilih, perhatian terhadap infrastruktur jalan dan pendidikan di Kecamatan Kutambaru bisa menjadi prioritas.
Kami merasa wilayah kami seakan dianaktirikan oleh pemerintah Kabupaten Langkat,” ujar Misri.
Supendi, warga Desa Rampah, menambahkan bahwa kondisi jalan di desanya juga memprihatinkan, padahal jalan lingkar ini menghubungkan tiga desa di Kutambaru dan menjadi akses menuju wisata air terjun di Desa Rampah.
“Kami sangat berharap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat ini bisa membawa perubahan untuk infrastruktur jalan kami,” harap Supendi.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Adli Tama Sembiring menegaskan bahwa jika terpilih, ia akan turun langsung ke tiap desa bersama instansi terkait untuk mendengarkan aspirasi masyarakat secara langsung.
“Ini bukan janji semata. Jika kami terpilih, saya dan pemerintah Kabupaten Langkat akan memastikan bahwa masalah-masalah ini dianggarkan dan direalisasikan.
Begitu juga terkait pungutan di SMA Negeri Kutambaru, kami akan cek apakah dana SPP digunakan untuk menggaji guru honorer atau kepentingan lain,” jelas Adli.
Adli juga menyoroti kondisi gaji guru honorer di Langkat yang dinilai masih minim.
“Banyak sekolah negeri, baik SMP maupun SMA, yang mayoritas guru-gurunya berstatus honorer dengan gaji sekitar Rp300 ribu per bulan dan dibayarkan per triwulan.
Ke depan, kami akan memastikan agar gaji guru honorer tidak lagi dibebankan kepada siswa-siswi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa siswa harus bisa fokus belajar tanpa dibebani biaya untuk menggaji guru. “Pemerintah harus hadir untuk menjamin kesejahteraan guru honorer.
Anak-anak kita adalah penerus bangsa; kita harus menciptakan generasi yang kuat tanpa menambah beban mereka,” pungkas Adli Tama Sembiring.(rel/red)
