Foto : Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, S.H., saat bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, Rabu (7/10/2026).(ist)
Pematang Jaya – metrolangkat.com
Pembangunan Kabupaten Langkat tidak boleh berhenti di pusat pemerintahan. Masyarakat yang tinggal di wilayah terluar dan berbatasan langsung dengan Provinsi Aceh juga berhak mendapatkan pelayanan, infrastruktur, serta kesempatan ekonomi yang setara.
Pesan itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, S.H., saat bersilaturahmi dengan masyarakat Desa Salahaji, Kecamatan Pematang Jaya, Rabu (7/10/2026).
Kunjungan tersebut bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah Kabupaten Langkat membawa sejumlah program pembangunan, bantuan pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan, hingga penyerahan rumah layak huni bagi keluarga penerima manfaat.
Momentum itu sekaligus dirangkaikan dengan Bakti Sosial Terpadu dan pencanangan Titik Nol Kabupaten Langkat, sebuah penanda geografis yang diharapkan menjadi simbol pemerataan pembangunan hingga kawasan perbatasan.
“Ini bukan sekadar titik awal secara geografis, tetapi menjadi simbol bahwa pembangunan Kabupaten Langkat harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang berada di wilayah paling ujung dan kawasan perbatasan,” ujar Tiorita.
Titik Nol, Simbol Pemerataan Pembangunan
Bagi Tiorita, pencanangan Titik Nol Kabupaten Langkat di Desa Salahaji memiliki makna lebih luas daripada sekadar penanda wilayah. Titik tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa dibatasi jarak dan kondisi geografis.
Komitmen itu diwujudkan melalui dukungan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Pematang Jaya yang mencapai puluhan miliar rupiah melalui APBD Tahun Anggaran 2026.
Dukungan tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, jalan lingkungan, drainase, serta pembangunan Pasar Desa Limau Mungkur dan sejumlah kebutuhan infrastruktur lainnya.
Pembangunan pasar desa menjadi salah satu upaya memperkuat perekonomian masyarakat. Fasilitas tersebut diharapkan mampu memperluas akses pemasaran hasil pertanian dan perikanan, meningkatkan aktivitas perdagangan, sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal.
Dengan infrastruktur yang semakin memadai, potensi ekonomi masyarakat perbatasan diharapkan dapat berkembang dan memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan warga.
Pertanian, Perikanan hingga UMKM Mendapat Dukungan
Pemerintah Kabupaten Langkat juga menyalurkan berbagai bantuan untuk mendukung produktivitas masyarakat, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan usaha kecil.
Bantuan yang diserahkan antara lain dua unit traktor roda dua, sarana bioflok beserta bibit dan pakan ikan lele serta nila, bibit ikan gurami dan nila, benur udang windu dan vaname beserta pakan, serta bibit padi dan cabai merah untuk kelompok tani.
Sementara untuk pengembangan usaha masyarakat, pemerintah memberikan satu unit mesin kopi, oven gas, mixer, perlengkapan kursi pangkas, lima unit chest freezer, dan lima unit cool box.
Berbagai bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, membantu pelaku usaha mengembangkan kegiatan ekonomi, serta membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga.
Dukungan juga diberikan kepada sektor keagamaan dan kepemudaan.
BKM Nurul Huda, BKM Baitul Jamik, dan BKM Baitul Huda masing-masing menerima bantuan Rp15 juta. Musholla Aulia Azmi dan Musholla An Nur masing-masing memperoleh Rp7,5 juta, TPQ Rakyat Pematang menerima Rp5 juta, sedangkan LPTQ Kecamatan Pematang Jaya mendapatkan Rp7 juta.
Di bidang kepemudaan, pemerintah turut menyerahkan satu set perlengkapan bola voli berupa net dan bola sebagai dukungan terhadap kegiatan olahraga masyarakat.
Pelayanan Publik Didekatkan kepada Masyarakat
Selain pembangunan fisik dan penyaluran bantuan, Pemkab Langkat menghadirkan Bakti Sosial Terpadu untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat Pematang Jaya.
Warga mendapatkan akses pasar murah, pemeriksaan kesehatan gratis, sunat massal, pelayanan keluarga berencana, serta pelayanan administrasi kependudukan yang mencakup pembuatan KTP elektronik, Kartu Keluarga, akta kelahiran, dan Kartu Identitas Anak.
Pemerintah juga menyalurkan makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita, bantuan kursi roda, 30 paket sembako, serta 25 paket perlengkapan sekolah bagi siswa kurang mampu yang berprestasi.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu kesempatan tanpa harus selalu menempuh perjalanan jauh untuk menjangkau pusat pelayanan.
Tiorita menegaskan, pelayanan yang dekat dengan masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan perbatasan.
Dua Keluarga Terima Rumah Layak Huni
Salah satu momen penting dalam kunjungan tersebut adalah penyerahan kunci rumah kepada dua keluarga penerima manfaat program bedah rumah.
Program ini merupakan hasil kolaborasi Pemerintah Kabupaten Langkat dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Langkat. Setiap keluarga menerima bantuan sebesar Rp25 juta, sehingga total bantuan mencapai Rp50 juta.
Dana tersebut bersumber dari infak dan sedekah yang dihimpun melalui Gerakan Infak dan Sedekah ASN Kabupaten Langkat, kemudian dikelola Baznas untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
“Semoga rumah ini dapat dimanfaatkan dengan baik dan membawa kenyamanan serta kebahagiaan bagi keluarga. Mudah-mudahan bantuan ini menjadi berkah dan meningkatkan kualitas hidup penerima manfaat,” kata Tiorita.
Program tersebut menjadi bentuk kepedulian sosial yang diharapkan mampu membantu keluarga penerima manfaat memperoleh tempat tinggal yang lebih layak dan nyaman.
Bawa Seluruh Jajaran, Dengarkan Langsung Aspirasi Warga
Ada hal yang menjadi perhatian dalam kunjungan Tiorita ke Pematang Jaya. Ia sengaja membawa seluruh jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab Langkat agar berbagai persoalan masyarakat dapat didengar dan ditindaklanjuti secara langsung.
Pendekatan ini diharapkan memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam menjawab kebutuhan warga.
“Hari ini saya sengaja mengajak seluruh jajaran perangkat daerah hadir bersama. Bukan untuk menunjukkan banyaknya pejabat yang datang, melainkan untuk menunjukkan bahwa masyarakat tidak menghadapi persoalannya sendirian. Ada pemerintah yang terus bekerja dan ada masyarakat yang menjadi mitra utama dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.
Tiorita menilai, pembangunan kawasan perbatasan memerlukan kerja bersama, mulai dari pemerintah daerah, instansi terkait, dunia usaha, hingga masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
Karena itu, ia menegaskan bahwa perhatian terhadap Pematang Jaya tidak boleh berhenti pada pembangunan jalan dan fasilitas umum. Penguatan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar, konektivitas antarwilayah, dan ekonomi masyarakat juga harus menjadi bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan.
“Pembangunan tidak boleh hanya terpusat di wilayah tertentu. Masyarakat di Pematang Jaya juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan menikmati hasil pembangunan,” tegasnya.
Dorong Layanan BPJS Ketenagakerjaan dan ATM Bank Sumut
Untuk memperluas akses perlindungan sosial dan layanan keuangan, Pemkab Langkat turut menghadirkan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Stabat dan perwakilan Bank Sumut dalam kegiatan tersebut.
Kehadiran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan membuka ruang komunikasi mengenai kebutuhan perlindungan jaminan sosial bagi masyarakat, khususnya warga yang bekerja sebagai petani dan kelompok pekerja lainnya.
Sementara itu, aspirasi mengenai kebutuhan layanan ATM di Kecamatan Pematang Jaya juga disampaikan langsung kepada perwakilan Bank Sumut.
“Saya berharap Bank Sumut dapat segera merealisasikan harapan masyarakat akan tersedianya layanan ATM di Kecamatan Pematang Jaya, sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan berbagai transaksi keuangan,” harap Tiorita.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan sekaligus mengurangi kendala yang timbul akibat jarak menuju pusat layanan perbankan.
Titik Nol Diharapkan Menjadi Ikon Langkat
Tiorita juga mengajak masyarakat untuk menjaga dan merawat kawasan Titik Nol Kabupaten Langkat yang telah dicanangkan.
Ke depan, kawasan tersebut diharapkan dapat dikembangkan menjadi salah satu ikon daerah sekaligus ruang edukasi mengenai sejarah, wilayah, dan identitas Kabupaten Langkat.
Menurutnya, keberadaan Titik Nol harus memiliki manfaat yang lebih luas, bukan hanya sebagai penanda geografis, tetapi juga sebagai simbol kebersamaan dan semangat membangun Langkat secara merata.
Camat Pematang Jaya, Amin Ritonga, menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Langkat terhadap wilayahnya. Ia menegaskan kesiapan jajaran kecamatan untuk berkolaborasi dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah.
“Kami dari Kecamatan Pematang Jaya siap mendukung kepemimpinan Ibu Plt. Bupati Langkat, khususnya dalam membangun Kecamatan Pematang Jaya,” ujarnya.
Masyarakat Desa Salahaji juga menyambut positif rangkaian pelayanan dan bantuan yang dibawa pemerintah. Program tersebut dinilai membantu memenuhi kebutuhan dasar warga sekaligus memberikan dukungan bagi peningkatan produktivitas dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dari Pematang Jaya, Tiorita menegaskan bahwa wilayah terluar bukanlah bagian yang boleh tertinggal dari pembangunan. Sebaliknya, kawasan perbatasan harus menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Langkat.
Sebab, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari kemajuan wilayah pusat pemerintahan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat di pelosok memperoleh akses pelayanan, infrastruktur, perlindungan sosial, dan peluang ekonomi yang lebih baik.
Dari Titik Nol Pematang Jaya, komitmen itu kembali ditegaskan: pemerintah harus hadir hingga ujung Langkat, mendengar aspirasi masyarakat, membuka akses pembangunan, dan memastikan manfaatnya dirasakan bersama.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat Amril, S.Sos., M.AP., Inspektur Kabupaten Langkat Basrah Pardomuan, Anggota DPRD Langkat Fraksi PKS Zulkarnain, seluruh kepala perangkat daerah, para kepala bagian Setdakab Langkat,
Direktur PDAM Tirta Wampu, Ketua Baznas Kabupaten Langkat, Kepala Cabang Bank Sumut Stabat, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Stabat, Camat Pematang Jaya, unsur Forkopimcam, serta tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat.(Adv)
