Opini : Yong Ganas
Musibah baru saja terjadi. Duka belum sepenuhnya reda, air mata warga bahkan belum benar-benar kering.
Di tengah suasana batin yang seharusnya diisi empati dan kepedulian, justru tersiar kabar yang membuat publik menggelengkan kepala: pembangunan jalan mulus menuju sebuah pesangrahan pribadi yang disebut-sebut milik “Ratu”.
Seandainya pembangunan itu dibiayai dari kocek pribadi sang Ratu, tentu tidak akan ada yang keberatan. Uang pribadi adalah hak pribadi.
Namun masalahnya menjadi serius ketika dana yang digunakan justru bersumber dari APBD—uang pajak rakyat—dengan nilai yang tidak kecil.
Ratusan juta rupiah dialihkan untuk membangun akses nyaman menuju villa pribadi, di saat rakyat masih bergulat dengan dampak bencana.
Ironisnya, sang Ratu bukan orang sembarangan.
Ia menjabat sebagai ketua di parlemen rakyat—lembaga yang seharusnya menjadi benteng terakhir kepentingan masyarakat.
Namun justru dari kursi itulah, kekuasaan digunakan dengan begitu mudah untuk menggeser arah anggaran, seolah APBD adalah dompet pribadi yang bisa dibuka-tutup sesuai kebutuhan.
Agar tampak sah dan prosedural, pembangunan jalan itu kemudian dibungkus dengan istilah klasik yang kerap disalahgunakan: pokok-pokok pikiran (Pokir) masyarakat. Dalihnya, aspirasi rakyat.
Tapi pertanyaannya sederhana: masyarakat yang mana? Dari desa mana? Dari jeritan korban bencana yang mana?
Sebab faktanya, jalan menuju villa pribadi jelas bukan mimpi kolektif masyarakat.
Ia bukan prioritas publik, bukan kebutuhan mendesak, apalagi solusi atas penderitaan pascabencana.
Ia adalah simbol kenyamanan segelintir elite di atas kesusahan banyak orang.
Pokir sejatinya adalah instrumen demokrasi, jembatan antara kebutuhan rakyat dan kebijakan anggaran.
Namun ketika Pokir dijadikan kamuflase untuk kepentingan pribadi, maka yang terjadi bukanlah demokrasi, melainkan pembajakan anggaran secara terang-terangan.
Lebih menyakitkan lagi, semua ini terjadi saat empati seharusnya menjadi mata uang utama penguasa.
Saat rakyat berharap kehadiran negara untuk memulihkan luka, yang mereka lihat justru aspal hitam mengilap menuju pesangrahan elit.
Jalan itu mungkin mulus. Tapi cara memperolehnya sarat luka moral.
Jika praktik seperti ini dibiarkan, maka jangan heran jika kepercayaan publik terus runtuh.
Sebab rakyat bukan bodoh. Mereka tahu mana aspirasi, mana ambisi. Mana kepentingan umum, mana kepentingan pribadi yang diselundupkan lewat stempel kekuasaan.
Pada akhirnya, sejarah akan mencatat: di saat rakyat berduka, ada penguasa yang memilih membangun jalan menuju kenyamanannya sendiri—dengan uang rakyat pula.
Dan dari sanalah, kemarahan publik perlahan menemukan jalannya.(opn)
