Foto : Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyiapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun.(ist)
MEDAN – metrolangkat.com
Kabar baik bagi masyarakat Kota Medan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan menyiapkan kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun 2027 bagi wajib pajak dengan nilai ketetapan di bawah Rp100.000 per tahun.
Tak hanya itu, Pemko Medan juga memberikan potongan sebesar 50 persen dari pokok pajak untuk tunggakan PBB tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan ini diperkirakan memberikan manfaat kepada 61.376 objek pajak di Kota Medan.
Kebijakan stimulus ekonomi tersebut diumumkan langsung Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, di Balai Kota Medan, Kamis (19/11/2026).
“Pada 2027, wajib pajak PBB dengan nominal di bawah Rp100.000 akan digratiskan. Untuk tahun-tahun sebelumnya diberikan diskon sebesar 50 persen,” ujar Rico Waas.
Pembebasan PBB-P2 Tahun 2027 tersebut berlaku otomatis tanpa harus mengajukan permohonan. Ketetapan pembebasan nantinya langsung tercatat dalam sistem Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalui penerbitan elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (e-SPPT) dengan nominal nol rupiah.
Berdasarkan data Bapenda Kota Medan, total nilai PBB yang dibebaskan mencapai Rp3,85 miliar. Program ini terutama menyasar masyarakat pemilik rumah dan tanah berukuran kecil dengan rata-rata ketetapan pajak sekitar Rp63.000 per tahun.
Selain pembebasan pajak tahun 2027, Pemko Medan juga memberikan keringanan terhadap tunggakan PBB-P2 tahun 2026 dan tahun-tahun sebelumnya.
Wajib pajak dengan ketetapan di bawah Rp100.000 memperoleh potongan 50 persen dari pokok pajak sekaligus penghapusan sanksi administrasi dan denda. Namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, yakni pelunasan tunggakan paling lambat 31 Desember 2027.
Didampingi Pj Sekda Erfin Fachrurrazi, Kepala Bapenda M. Agha Novrian, Kadis Kominfo Arrahmaan Pane, Kasatpol PP M. Yunus, Kabag Tapem Rudy Asriandy, dan Kabag Prokopim Arafat Syam, Rico menjelaskan kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, stimulus ini diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak, khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas, sekaligus menjaga daya beli dan perputaran ekonomi daerah.
Meski memberikan keringanan kepada masyarakat, Rico menegaskan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi perhatian pemerintah.
Karena itu, Bapenda diminta memperkuat intensifikasi dan digitalisasi perpajakan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah sekaligus meminimalisasi potensi kebocoran pajak.
Berdasarkan sebaran data penerima manfaat, Kecamatan Medan Labuhan menjadi wilayah dengan jumlah objek pajak terbanyak, yakni 12.829 objek. Disusul Kecamatan Medan Belawan sebanyak 10.109 objek pajak, sementara Medan Tuntungan dan Medan Marelan juga termasuk wilayah penerima manfaat program tersebut.
Kebijakan ini menjadi salah satu langkah Pemko Medan dalam menghadirkan stimulus fiskal yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, tanpa mengabaikan upaya menjaga keberlanjutan penerimaan daerah.(ist)

















