Foto : Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membawa lima agenda besar pembangunan Sumut ke meja Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.(ist)
JAKARTA –metrolangkat.com
Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution membawa lima agenda besar pembangunan Sumut ke meja Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.
Mulai dari pembangunan RSU Haji Medan berstandar internasional, percepatan pembangunan Kepulauan Nias,
hingga pemulihan pascabencana, seluruhnya membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Dalam audiensi dan koordinasi di Jakarta, Kamis (8/10/2026), Bobby meminta dukungan Bappenas agar sejumlah proyek strategis Sumut memperoleh kepastian pendanaan, tahapan pelaksanaan, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Lima prioritas yang disampaikan meliputi pembangunan RSU Haji Medan, integrasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi
percepatan pembangunan Kepulauan Nias, pengembangan koridor industri dan logistik Belawan-Kualatanjung-Seimangkei, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Bagi Pemprov Sumut, dukungan pemerintah pusat diperlukan agar potensi ekonomi daerah tidak berjalan sendiri-sendiri,
melainkan terhubung melalui infrastruktur, hilirisasi industri, konektivitas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
RSU Haji Medan Berstandar Internasional
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Bobby adalah rencana peningkatan RSU Haji Medan menjadi rumah sakit rujukan berstandar internasional
Pemprov Sumut mengharapkan proyek tersebut memperoleh dukungan pembiayaan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF),
skema pembiayaan pembangunan Pemerintah Republik Korea yang dikelola Korea Eximbank.
Menurut Bobby, proyek itu telah mencapai tahap permintaan resmi dan komitmen pembiayaan pada Februari 2024.
Skema yang disampaikan menawarkan bunga 0,05 persen, tenor 40 tahun, dan masa tenggang 10 tahun.
Namun, proyek tersebut belum tercantum dalam Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah (DRPLN-JM) 2025–2029 setelah adanya penyesuaian RPJMN.
“Usulan re-entry telah kami sampaikan kepada Bappenas pada 22 September 2026. Karenanya kami memohon dukungan terhadap upaya ini, hingga masuk dalam DRPLN-JM 2025–2029,” ujar Bobby.
Ia mengingatkan, perjanjian kerja sama Indonesia-Korea akan berakhir pada 31 Desember 2026.
Karena itu, percepatan proses dinilai penting agar peluang pembiayaan tersebut tidak terlewat.
Kepulauan Nias Minta Perhatian Khusus
Agenda berikutnya menyangkut percepatan pembangunan Kepulauan Nias. Kawasan ini memiliki potensi pariwisata, budaya,
kelautan, perikanan, serta perkebunan. Namun, pengembangannya masih menghadapi persoalan konektivitas,
tingginya biaya logistik, keterbatasan akses pasar, dan kesenjangan infrastruktur.
Bobby mengusulkan program afirmasi percepatan pembangunan Kepulauan Nias periode 2027–2029 yang terintegrasi dan bersifat tahun jamak.
Program tersebut diharapkan mencakup pembangunan konektivitas, peningkatan layanan dasar dan sumber daya manusia,
hilirisasi ekonomi lokal, pengembangan pariwisata Nias Selatan, serta penguatan Gunungsitoli sebagai pusat ekonomi dan logistik.
“Kami berharap orkestrasi lintas kementerian/lembaga dapat memberikan target, pendanaan dan tahapan pelaksanaan yang jelas dan terukur.
Sekaligus mengusulkan pemberian insentif khusus bagi kawasan afirmasi untuk mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi,” katanya.
Belawan–Kualatanjung–Seimangkei Disiapkan Jadi Koridor Industri
Bobby juga mendorong pengembangan Belawan, Kualatanjung, dan Seimangkei sebagai satu koridor industri dan logistik nasional.
Dalam konsep tersebut, Belawan diarahkan sebagai pintu gerbang, Kualatanjung menjadi pusat penghubung internasional, sedangkan Seimangkei difokuskan sebagai pusat hilirisasi industri.
Pemprov Sumut berharap pemerintah pusat mendukung penyusunan peta jalan atau roadmap periode 2027–2029,
termasuk target pengembangan, integrasi program, serta kepastian pendanaan lintas kementerian dan lembaga.
Integrasi tersebut diharapkan memperkuat hubungan antara kawasan pelabuhan, industri pengolahan, dan potensi komoditas unggulan Sumut.
Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mendorong investasi, tetapi juga membuka peluang kerja dan meningkatkan nilai tambah produk daerah.
Pemulihan Pascabencana Jadi Prioritas
Selain pembangunan ekonomi, Bobby meminta dukungan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Utara selama periode 2026–2028.
Fokusnya meliputi pemulihan hunian warga, infrastruktur dan konektivitas, layanan dasar, sektor pertanian, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat terdampak.
Ia berharap Bappenas mengoordinasikan kementerian dan lembaga terkait untuk menyelesaikan berbagai hambatan pelaksanaan program, disertai target yang jelas.
Menurut Bobby, pemulihan pascabencana tidak cukup hanya dengan memperbaiki kerusakan fisik.
Pemulihan aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat juga perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan.
Pusat Pertumbuhan Ekonomi Harus Terhubung
Dalam pertemuan tersebut, Bobby turut memaparkan posisi strategis Sumut sebagai pintu gerbang Indonesia bagian barat menuju jalur internasional.
Ia menyebut Sumut memiliki jumlah penduduk sekitar 15,8 juta jiwa. Pada triwulan II 2026,
produk domestik regional bruto (PDRB) Sumut tercatat sekitar Rp341,05 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi 5,06 persen.
Menurutnya, arah pembangunan Sumut telah diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029, yang menempatkan provinsi ini sebagai kawasan strategis bioindustri dan pariwisata global.
Sejumlah kawasan pertumbuhan yang menjadi perhatian antara lain Metropolitan Medan, Kawasan Industri Medan–Binjai–Deli Serdang,
Kualatanjung–Seimangkei, Danau Toba, Sibolga–Pandan–Padangsidimpuan, Rantauprapat, Kabanjahe, dan Gunungsitoli.
Tantangan berikutnya adalah menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan tersebut dengan potensi sawit, karet, kelapa, pangan, dan energi dalam satu ekosistem ekonomi yang terintegrasi.
“Fokus kami adalah memastikan konektivitas, hilirisasi, dan kawasan ekonomi terintegrasi untuk meningkatkan investasi,
produktivitas, serta lapangan kerja dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen,” ujar Bobby.
Melalui lima agenda tersebut, Pemprov Sumut berharap Bappenas memberikan kepastian mengenai dukungan pendanaan,
penanggung jawab program, koordinasi lintas kementerian, serta target pelaksanaan.
Bobby juga mendorong kerja sama pembangunan yang terintegrasi antara 10 provinsi di Sumatera untuk memperkuat konektivitas dan sinergi antarwilayah.(wis)
