Foto : Kadis PPKB PPA Langkat, Indri Nugraheni yang terlihat selalu menempel dengan Plt Bupati Langkat saat meninjau jalan longsor.(ist)
LANGKAT — metrolangkat.com
Ada pemandangan yang belakangan mulai mengundang tanda tanya di tengah aktivitas Pemerintah Kabupaten Langkat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKB PPA) Langkat,
Indri Nugraheni, kerap terlihat mendampingi hampir setiap kegiatan dan kunjungan Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti.
Persoalannya bukan pada boleh atau tidaknya seorang kepala dinas mendampingi pimpinan daerah.
Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa relevan kehadiran tersebut dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
Dalam sejumlah agenda Plt Bupati, kehadiran Kadis PPKB PPA terlihat pula dalam kegiatan yang secara substansi tidak secara langsung berkaitan dengan urusan pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan maupun perlindungan anak.
Salah satunya ketika Plt Bupati meninjau penanganan jalan longsor di Kecamatan Salapian.
Dalam agenda yang fokus pada persoalan infrastruktur dan akses jalan masyarakat itu, Indri juga terlihat hadir bersama rombongan.
Kemunculan serupa disebut terlihat dalam sejumlah kegiatan lainnya, termasuk kegiatan sosial, pameran dan berbagai agenda pimpinan daerah.
Lantas, apakah setiap agenda Plt Bupati memang membutuhkan kehadiran seluruh kepala dinas?
Pertanyaan itu layak diajukan karena seorang kepala organisasi perangkat daerah (OPD) juga memiliki tanggung jawab besar di instansinya sendiri.
Dinas PPKB PPA bukan perangkat daerah yang tidak memiliki pekerjaan rumah.
Urusan kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membutuhkan perhatian, koordinasi serta pengawasan yang tidak sedikit.
Karena itu, ketika seorang kepala dinas terlalu sering terlihat berada di luar kantor mendampingi pimpinan daerah dalam berbagai agenda yang tidak berkaitan langsung dengan tupoksinya,
Publik tentu wajar bertanya mengenai prioritas kerja dan efektivitas penggunaan waktu pejabat tersebut.
Jangan Sampai Salah Menempatkan Pejabat
Pendampingan kepala daerah memang bagian dari dinamika pemerintahan. Namun, prinsip the right man on the right place semestinya juga menjadi pertimbangan.
Jika agenda menyangkut infrastruktur, tentu pejabat teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, BPBD atau perangkat daerah terkait yang lebih tepat berada di garis depan.
Jika menyangkut kesehatan, maka Dinas Kesehatan yang harus tampil.
Begitu pula jika berbicara tentang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak atau program keluarga berencana, barulah Dinas PPKB PPA memiliki posisi yang sangat relevan untuk berada di samping pimpinan daerah.
Dengan demikian, setiap pejabat hadir bukan sekadar ada di dalam rombongan, tetapi benar-benar memberikan fungsi dan kontribusi sesuai kewenangannya.
Jangan sampai publik kemudian menangkap kesan bahwa kegiatan pemerintahan berubah menjadi sekadar agenda untuk memperlihatkan siapa yang paling sering berada di dekat pimpinan.
Plt Bupati Perlu Menata Kembali Pola Pendampingan
Plt Bupati Langkat Tiorita Br Surbakti tentu memiliki kewenangan menentukan siapa saja pejabat yang mendampinginya.
Namun, justru karena itu, diperlukan penataan pola pendampingan agar lebih efektif.
Tidak semua kepala OPD harus ikut dalam setiap kegiatan.
Selain membuat rombongan lebih ramping, pola tersebut juga memungkinkan para kepala OPD fokus mengurus pekerjaan dan persoalan yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
Pimpinan daerah membutuhkan pejabat yang bekerja di bidangnya, bukan sekadar pejabat yang selalu terlihat hadir dalam setiap kegiatan.
Sebab ukuran keberhasilan birokrasi bukanlah seberapa sering seorang pejabat muncul dalam dokumentasi kegiatan kepala daerah.
Ukuran sebenarnya adalah seberapa banyak persoalan masyarakat yang mampu diselesaikan oleh OPD yang dipimpinnya.
Maka, jika memang tidak ada kepentingan kedinasan yang berkaitan langsung dengan agenda Plt Bupati, tidak ada salahnya kepala OPD tetap berada di kantornya.
Bekerja, mengawasi bawahannya, mengevaluasi program, menyelesaikan persoalan dan memastikan pelayanan masyarakat berjalan.
Sebab kantor juga membutuhkan kepala dinas.
Dan masyarakat tentu lebih membutuhkan pejabat yang bekerja menyelesaikan tugasnya ketimbang sekadar terlihat selalu berada di belakang pimpinan.
Jangan sampai “melekat” kepada pimpinan justru membuat tupoksi sendiri menjadi terlewat.(wis)
