Foto : Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemangku kepentingan lebih fokus memikirkan persoalan yang dihadapi masyarakat ketimbang larut dalam polemik politik.(ist)
MEDAN – metrolangkat.com
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta seluruh pemangku kepentingan lebih fokus memikirkan persoalan yang dihadapi masyarakat ketimbang larut dalam polemik politik.
Pernyataan itu disampaikan Bobby saat ditanya wartawan mengenai isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mencuat di tengah polemik ijazah.
Menurut Bobby, masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan dan mengeluhkan pemenuhan kebutuhan dasar. Karena itu, persoalan rakyat harus menjadi prioritas semua pihak.
“Ya, hari ini yang perlu kita pikirkan itu masyarakat. Masyarakat hari ini masih banyak yang kondisinya kesulitan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Saya rasa harus diutamakan itu,” kata Bobby Nasution di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (9/10/2026).
Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa perhatian para pemangku kepentingan semestinya tidak terlepas dari persoalan nyata yang dihadapi masyarakat. Di tengah berbagai dinamika politik, kebutuhan dasar rakyat tetap membutuhkan perhatian dan penyelesaian konkret.
Sebelumnya, Bobby menghadiri kegiatan pengukuhan perwakilan Bank Indonesia di Sumatera Utara yang turut dihadiri Gubernur Bank Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Bobby menegaskan pembangunan Sumatera Utara tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah daerah. Kolaborasi dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan agar program pembangunan berjalan efektif dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sinergi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan Bank Indonesia dinilai penting, terutama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor pendidikan, serta mendorong berbagai program pembangunan daerah.
Bobby menekankan, keberhasilan pembangunan bukanlah hasil kerja satu pihak semata, melainkan buah dari komitmen dan kontribusi bersama.
Pada akhirnya, berbagai agenda politik dan pembangunan perlu bermuara pada kepentingan masyarakat. Sebab, ukuran keberhasilan bukan sekadar banyaknya program atau ramainya perdebatan di ruang publik, melainkan sejauh mana persoalan rakyat dapat diselesaikan dan kesejahteraan mereka meningkat.(Wis)
